Di tengah fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar atau diesel, para pelaku industri angkutan barang menyampaikan aspirasi agar penyaluran biosolar bersubsidi dapat benar-benar menyentuh sektor yang paling membutuhkan, terutama dalam rantai pasok logistik. Ketergantungan pada bahan bakar sebagai salah satu pos pengeluaran operasional terbesar membuat setiap perubahan harga memiliki implikasi signifikan.
Gemilang Tarigan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), menyatakan bahwa secara prinsip, industri angkutan barang tidak menolak jika pemerintah memutuskan untuk melakukan penyesuaian harga solar. Namun, ia menekankan bahwa dampak dari kenaikan harga tersebut akan sangat terasa pada biaya logistik secara keseluruhan. Kenaikan biaya ini berpotensi memicu lonjakan harga barang yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen di masyarakat luas.
"Sebenarnya, kami para pengusaha angkutan barang tidak keberatan jika ada penyesuaian harga solar," ujar Gemilang saat ditemui dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Aptrindo III yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (20/5/2026). Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa porsi biaya bahan bakar dalam operasional truk angkutan barang sangatlah besar, bahkan bisa mencapai 30 hingga 40 persen dari total biaya operasional. Oleh karena itu, setiap perubahan harga biosolar secara langsung akan memengaruhi ongkos distribusi barang. Apabila ongkos distribusi meningkat, maka harga produk akhir yang sampai ke tangan konsumen juga akan mengalami kenaikan, dan inilah yang menjadi kekhawatiran utama para pengusaha.
Lebih lanjut, Gemilang mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah dan para pelaku usaha telah menjalin komunikasi intensif untuk merumuskan mekanisme distribusi bahan bakar bersubsidi yang lebih terarah bagi sektor logistik. Tujuannya adalah untuk memastikan pasokan bahan bakar yang dibutuhkan oleh industri angkutan barang tetap terjaga kelancarannya.
"Kami kemarin sudah berdiskusi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bahwa untuk sektor logistik, kami akan tetap mendapatkan pasokan bahan bakar yang memadai melalui sebuah sistem khusus yang dirancang untuk kebutuhan kami," jelas Gemilang. Melalui skema yang diharapkan dapat segera terealisasi ini, para pengusaha berharap kendaraan yang bergerak dalam rantai pasok logistik dapat terus memperoleh akses terhadap biosolar bersubsidi sesuai dengan volume yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional mereka, sehingga tidak terjadi gangguan pada alur distribusi barang.
Dalam kesempatan yang sama, Gemilang juga menyoroti adanya jurang perbedaan harga yang sangat lebar antara biosolar bersubsidi dengan jenis bahan bakar diesel non-subsidi yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan, seperti Dexlite dan Pertamina Dex. Perbedaan harga yang mencolok ini, menurutnya, menjadi alasan kuat mengapa pengawasan terhadap penyaluran subsidi harus dilakukan secara ketat dan akuntabel untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.
"Saat ini, harga biosolar itu hanya sekitar Rp 6.800 per liter, sementara harga BBM seperti Dexlite bisa mencapai Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per liter. Perbedaannya sangat signifikan. Oleh karena itu, kami perlu jaminan bahwa solar subsidi ini benar-benar disalurkan secara tepat sasaran kepada para pengguna yang memang berhak," tegas Gemilang. Kesenjangan harga yang besar ini berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan jika tidak ada kontrol yang memadai, mulai dari penimbunan hingga pengalihan penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya.
Fokus pada ketepatan sasaran distribusi biosolar subsidi ini menjadi krusial mengingat peran vital sektor angkutan barang dalam menopang roda perekonomian nasional. Kelancaran distribusi barang sangat bergantung pada ketersediaan dan keterjangkauan bahan bakar bagi armada truk. Apabila pasokan terganggu atau biaya operasional melonjak drastis akibat harga BBM yang tinggi, maka seluruh rantai pasok akan terpengaruh. Hal ini dapat berujung pada kenaikan harga barang konsumsi, inflasi, dan pada akhirnya memberatkan daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri angkutan barang menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Sistem distribusi yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang ketat di lapangan, diharapkan dapat meminimalisir potensi kebocoran dan penyalahgunaan subsidi. Dengan demikian, biosolar bersubsidi dapat benar-benar berperan sebagai penopang kelancaran logistik nasional, menjaga daya saing industri, dan pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas harga barang bagi masyarakat.
Ketidakpastian harga BBM memang selalu menjadi tantangan tersendiri bagi industri yang sangat bergantung pada bahan bakar seperti angkutan barang. Namun, dengan adanya dialog yang konstruktif dan komitmen bersama untuk mencari solusi terbaik, diharapkan berbagai permasalahan terkait distribusi bahan bakar bersubsidi dapat diatasi secara optimal. Upaya untuk memastikan ketepatan sasaran subsidi tidak hanya penting bagi kelangsungan bisnis para pengusaha truk, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas.
