Pemerintah terus mengupayakan langkah-langkah konkret dalam mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda ibu kota. Salah satu langkah yang kini tengah dikebut adalah penyediaan lahan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung guna mendukung pengendalian banjir di DKI Jakarta.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk keperluan proyek ini.
“Tugas kami dari Kementerian ATR/BPN untuk mendukung Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Gubernur DKI Jakarta adalah pengadaan tanahnya. Yang tadi sudah disepakati dari Pengadegan sampai di kawasan Rawajati, totalnya sekitar 11 hektar atau 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Pemerintah telah menyusun kerangka waktu serta skema administrasi untuk memastikan kelancaran proses pengadaan lahan ini. Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi erat dengan pihak terkait demi memastikan semua tahapan berjalan sesuai rencana.
“Kita sudah buat timeframe untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas. Dan kami sudah berkomitmen dengan Gubernur DKI Jakarta dan Menteri PU, karena ini kami ada di depan, di paling awal,” tambahnya.
Proyek ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu lima bulan ke depan. Nusron optimistis bahwa pengadaan tanah dapat selesai pada akhir Mei tahun ini sehingga pembangunan fisik dapat segera dimulai.
“Setelah ditetapkan penetapan lokasi (penlok) nanti oleh Gubernur DKI Jakarta, Insya Allah penloknya akan ditetapkan pada bulan Maret karena saat ini sedang dalam posisi konsultasi publik kedua. Nanti pengadaan tanahnya akan selesai di akhir bulan Mei. Karena di akhir bulan Mei maka dipastikan, kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah clean and clear. Semoga tidak mundur, semoga berjalan dengan lancar,” jelasnya.
Menurut Nusron, proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem agar aktivitas ekonomi di Jakarta dan wilayah sekitarnya tetap berjalan tanpa gangguan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pengendalian banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir guna mengurangi dampak bencana serupa di masa mendatang.
AHY juga menggarisbawahi pentingnya percepatan rehabilitasi dengan pendekatan jangka pendek, menengah, dan panjang agar pemulihan dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa tanpa mitigasi yang sistematis, masalah ini akan terus berulang setiap tahun.
Dengan adanya proyek ini, diharapkan Jakarta dapat lebih siap dalam menghadapi musim penghujan serta mampu menekan potensi kerugian akibat banjir yang selama ini menjadi momok bagi warganya.
