Badai saling serang di dunia politik AS semakin membara. Badan Keuangan Perumahan Federal (FHFA) baru-baru ini mengajukan permintaan penyelidikan pidana terhadap Jaksa Agung New York, Letitia James. Tuduhannya mengarah pada dugaan pemalsuan catatan properti yang dimilikinya di negara bagian Virginia dan New York, yang diduga digunakan untuk memperoleh pinjaman dengan syarat lebih menguntungkan. Tuduhan ini, seakan menjadikan situasi ini sebagai babak baru dari pertempuran antara Letitia James dan Donald Trump yang telah lama memanas.
Penyelidikan ini tak bisa dilepaskan dari hubungan buruk antara Trump dan James. Sejak tahun 2023, saat James mengajukan gugatan perdata terhadap Trump, hubungan mereka bagaikan api yang tak pernah padam. James menuduh Trump dan keluarganya telah melakukan penipuan yang melibatkan aset real estat mereka, yang konon merugikan negara lebih dari USD 100 juta (sekitar Rp 1,5 triliun).
Tuntutan James pada waktu itu bukanlah perkara sepele. Ia menuntut Trump dan anak-anaknya, Donald Trump Jr. dan Eric Trump, untuk membayar denda sebesar US$ 250 juta, melarang mereka menjalankan bisnis di New York, serta menerapkan larangan dalam bisnis real estat komersial selama lima tahun. Gugatan ini pun membuat Trump terpaksa menghadiri sidang di Pengadilan New York, yang semakin memperkeruh hubungan mereka.
Kini, setelah Trump kembali menduduki kursi tertinggi di Amerika Serikat, ia merespons dengan cara yang tak kalah tajam. Dengan rasa balas dendam yang terpendam selama ini, Trump menggugat balik Letitia James. Sekutu-sekutu Trump pun dilaporkan aktif menyerang James, menambah ketegangan di ruang sidang New York.
Dilansir AFP, Kamis (17/4/2025), media AS melaporkan bahwa Badan Keuangan Perumahan Federal (FHFA) telah meminta Departemen Kehakiman untuk menyelidiki James, menyebutkan bahwa Jaksa Agung tersebut telah memalsukan dokumen terkait properti miliknya untuk mendapatkan persyaratan pinjaman yang lebih baik. Hal ini, menurut FHFA, bertujuan agar James dapat memperoleh pinjaman dengan lebih mudah dan menguntungkan, menggunakan dokumen yang dipalsukan.
Meskipun tuduhan itu semakin menguat, kantor Letitia James membantah dengan keras. Dalam sebuah pernyataan, mereka menegaskan bahwa James akan terus berfokus pada tugas utamanya, yakni melindungi warga negara New York dari serangan-serangan politik. “Jaksa Agung James setiap hari fokus melindungi warga New York, terutama karena pemerintahan ini menjadikan pemerintah federal sebagai senjata untuk melawan aturan hukum dan Konstitusi,” ujar pernyataan resmi dari kantor James. “Dia tidak akan terintimidasi oleh para penindas — tidak peduli siapa mereka,” tambahnya, menegaskan tekadnya untuk melawan serangan-serangan tersebut.
Sementara itu, FHFA dan Departemen Kehakiman menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai tuduhan ini. Mereka hanya mengonfirmasi bahwa laporan media yang beredar memang mencantumkan klaim bahwa James pernah memalsukan catatan bank dan properti demi mendapatkan keuntungan pinjaman yang didukung pemerintah.
Dalam kasus sebelumnya, James berhasil menggugat Trump atas tuduhan penipuan terkait aset-asetnya. Trump, bersama kedua putranya, diperintahkan untuk membayar denda sebesar USD 454 juta. Sejak saat itu, Trump sering kali mengungkapkan kekesalannya dan berjanji untuk membalas orang-orang yang menurutnya telah mengkhianatinya selama masa kepresidenannya.
Kisruh ini, yang semakin intensif seiring berjalannya waktu, menggambarkan betapa rapuhnya batas antara politik, hukum, dan personal di panggung pemerintahan AS. Ketika masa jabatan Trump yang kedua semakin mendekat, serangan balasan terhadap lawan-lawan politiknya menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika kekuasaan yang terus berputar.
