Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, membuka kemungkinan untuk mencabut atau memodifikasi beberapa regulasi sebagai bagian dari proses negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump, terkait tarif impor resiprokal. Upaya ini bertujuan untuk menanggapi tantangan perdagangan dan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif di Indonesia.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendekatan AS dalam negosiasi seringkali memperhatikan aspek yang lebih luas, bukan hanya soal hambatan tarif perdagangan, tetapi juga regulasi dan prosedur yang dianggap dapat menghambat arus perdagangan internasional. “Dalam konteks ini tentu nanti kita akan lihat apakah regulasi ini apabila akan di-remove atau dimodifikasi baik untuk bisnis di Indonesia sendiri,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual pada Jumat (25/4/2025).
Deregulasi yang diusulkan Sri Mulyani bukan hanya untuk kepentingan Amerika Serikat, tetapi lebih sebagai langkah strategis untuk mengurangi beban yang ada bagi sektor swasta. “Deregulasi ini untuk mengurangi beban dan halangan-halangan bagi private sector untuk bisa berbisnis, jadi tidak ditujukan untuk satu negara seperti AS,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong perbaikan regulasi sebagai bagian dari reformasi ekonomi yang lebih besar.
Sebagai contoh, peraturan yang disederhanakan dapat memberi manfaat besar bagi daya saing industri nasional, mengingat semakin jelasnya kepastian hukum yang akan diperoleh oleh pengusaha. “Industri nasional akan lebih kuat jika peraturan mendukung dan menciptakan daya saing. Peraturan yang semakin sederhana akan memberi dampak positif,” ujar Sri Mulyani, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan lembaga terkait lainnya dalam memperbaiki regulasi yang ada.
Pendekatan Indonesia yang Disambut Positif AS
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa pemerintah AS sangat menghargai respons cepat Indonesia dalam merespons negosiasi ini. Proposal yang diusulkan Indonesia pun mendapat sambutan positif, dengan rencana untuk membahasnya lebih lanjut di tingkat teknis. “Secara keseluruhan, pemerintah AS mengapresiasi strategi dan pendekatan, serta proposal yang diusulkan oleh Indonesia,” ujar Airlangga.
Selain itu, Indonesia telah menandatangani perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement) dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), yang menandakan bahwa Indonesia sudah memasuki fase awal negosiasi dengan 20 negara lainnya. “Kita sudah masuk dalam fase negosiasi dan Indonesia adalah salah satu dari 20 negara yang sudah memulai proses negosiasi awal,” ungkap Airlangga.
Dalam rangka melanjutkan proses ini, pemerintah Indonesia akan terus melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam negeri, sembari melanjutkan dialog dengan pihak AS. Airlangga menambahkan bahwa pendekatan ini telah diterima dengan baik oleh USTR, Commerce, dan Treasury, yang membuka ruang bagi dialog lebih lanjut.
Keputusan Akhir di Tangan Trump
Sri Mulyani menekankan bahwa meski Indonesia mendapatkan apresiasi atas langkah-langkah awal yang diambil, keputusan akhir mengenai hasil negosiasi tetap berada di tangan Presiden Trump. “Karakter Trump biasanya memberikan keuntungan kepada negara yang pertama kali mengajukan negosiasi,” ujar Sri Mulyani, mengutip informasi dari Menteri Keuangan AS, Scott Bessent.
Namun, meskipun peluang awal mungkin menguntungkan Indonesia, Sri Mulyani menegaskan bahwa jalur komunikasi yang baik dengan pihak AS tetap sangat penting, mengingat keputusan final tetap berada di tangan Trump. “Pesannya adalah memang keputusan pada akhirnya ada di Presiden Trump,” imbuhnya.
Dengan langkah-langkah yang diambil, Indonesia berharap dapat meraih keuntungan jangka panjang, baik dalam hubungan perdagangan dengan AS maupun dalam mendorong reformasi struktural yang memperkuat sektor ekonomi domestik.
