TNI Angkatan Laut (AL) ternyata menghadapi tantangan serius dalam hal pengawasan bawah laut, terutama dalam mendeteksi kapal selam asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Menyadari kebutuhan akan sistem deteksi yang lebih canggih, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengungkapkan dukungan penuh terhadap permintaan TNI AL untuk memperoleh alat sonar pendeteksi kapal selam.
“Kita mendukung semua permintaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing matra. Mengingat pentingnya kita memiliki peralatan tersebut,” ujar Dave dalam sebuah pernyataan yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penguatan pertahanan maritim Indonesia.
Dave menambahkan bahwa, dengan melihat luasnya wilayah perairan Indonesia yang meliputi ribuan pulau dan garis pantai yang panjang, pengadaan alat pendeteksi kapal selam asing menjadi sangat mendesak. “Melihat luasnya perairan kita, serta banyaknya kapal yang melintas wilayah kita, ini menjadi sebuah kebutuhan yang urgent,” jelasnya. Indonesia, dengan lokasi geografis yang sangat strategis di antara dua samudra besar, memang memerlukan sistem pemantauan yang efektif untuk menjaga kedaulatan laut.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, yang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (28/4/2025), mengungkapkan bahwa TNI AL saat ini belum memiliki alat sonar yang dapat mendeteksi kapal selam asing. “Capaian Sispuskodal secara komprehensif dalam aspek pengawasan jarak jauh mencapai 50%, kawasan pesisir dan perairan teritorial 30%, pengawasan bawah laut 0%,” kata Ali, mengindikasikan adanya celah besar dalam sistem pengawasan laut Indonesia.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa pengawasan bawah laut Indonesia sangat terbatas, karena alat yang dibutuhkan untuk mendeteksi kapal selam asing belum tersedia. “Ini pengawasan bawah laut kita belum memiliki sensor sama sekali, baru pengajuan ke Kementerian Pertahanan,” lanjutnya. TNI AL mengakui kesulitan besar dalam mendeteksi kapal selam yang memasuki wilayah Indonesia tanpa terdeteksi, sehingga berisiko terhadap keamanan nasional.
Menurut Ali, alat deteksi yang dibutuhkan adalah sonar tetap yang dipasang di bawah laut. Tanpa alat ini, Indonesia tidak dapat memantau pergerakan kapal selam asing yang melintas melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), jalur strategis yang menghubungkan berbagai perairan internasional. “Jadi harusnya ada fixed detect sonar, jadi yang dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki sehingga mungkin kelemahan kita dipendeteksi kapal selam asing yang melalui ALKI itu kita tidak bisa monitor,” tuturnya.
Dengan adanya dukungan dari Komisi I DPR dan pernyataan dari pihak TNI AL, diharapkan pengadaan alat deteksi kapal selam dapat segera diwujudkan, memperkuat pertahanan maritim Indonesia, serta menjaga kedaulatan negara di perairan yang sangat luas dan strategis.
