Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Joko Widodo (Jokowi), telah tiba di Polda Metro Jaya untuk memulai proses hukum terkait tuduhan ijazah palsu yang menyeruak belakangan ini. Pada Rabu, 30 April 2025, sekitar pukul 09.50 WIB, Jokowi terlihat memasuki area Polda Metro Jaya dengan mengenakan kemeja batik cokelat lengan panjang, disertai oleh tim pengacaranya. Tampak jelas dari langkahnya bahwa beliau hadir dengan tujuan yang sangat serius: untuk memberikan laporan dan menuntaskan masalah hukum yang telah mencuat.
Setelah kedatangannya, Jokowi langsung menuju gedung Polda Metro Jaya. Meskipun begitu, Presiden belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait siapa saja yang akan dilaporkan dalam konteks tuduhan tersebut. Kendati demikian, kabar mengenai langkah hukum yang akan diambil sudah beredar luas sebelumnya, melalui kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Yakub telah mengonfirmasi bahwa proses pengumpulan bukti dan dokumen untuk pelaporan ini sudah memasuki tahap finalisasi. “Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya,” ungkap Yakub kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 22 April lalu. Namun, identitas empat orang yang dimaksud masih belum diungkapkan kepada publik, dengan kuasa hukum menunggu perintah langsung dari Jokowi untuk langkah hukum selanjutnya.
Yakub menambahkan bahwa timnya sedang dalam proses penyelesaian akhir, di mana mereka memastikan segala bukti yang diperlukan telah tersedia. “Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi,” katanya.
Persiapan hukum yang matang adalah hal utama dalam proses ini, dan menurut Yakub, sekitar 95 persen dari persiapan tersebut telah selesai. Semua dokumen, bukti-bukti pendukung, serta saksi-saksi yang relevan dengan perkara ini telah dikumpulkan. “Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95 persen kalau ditanya jumlahnya,” ujar Yakub.
Masalah ijazah palsu yang kini menimpa Presiden Jokowi telah menciptakan ketegangan, baik di kalangan publik maupun di dunia politik. Tuduhan tersebut telah mengundang perhatian luas, dan proses hukum yang dimulai ini menunjukkan bahwa Jokowi siap menempuh jalur hukum untuk membuktikan kebenaran serta melindungi integritasnya sebagai pemimpin negara.
Langkah yang diambil oleh Jokowi ini dapat diibaratkan seperti sebuah perahu yang tengah mengarungi samudra penuh badai. Meskipun menghadapi gelombang tuduhan, beliau tetap mantap melangkah, menyadari bahwa hanya dengan kebenaranlah pelayaran ini akan mencapai pelabuhan yang aman dan terang.
