Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa langkah penghematan anggaran akan terus menjadi fondasi utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Kebijakan tersebut akan disusun berdasarkan evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai memaparkan kerangka kebijakan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III. Dokumen ini nantinya menjadi pijakan awal dalam merancang APBN tahun depan.
“Ini kan masih sekitar dua bulan lagi ya, jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” jelas Sri Mulyani kepada awak media di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2025).
Dia menegaskan dengan tegas, “Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas iya dilakukan (efisiensi).”
Efisiensi anggaran bukan semata soal pemotongan angka, tetapi lebih kepada peningkatan mutu pengeluaran negara agar lebih produktif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Lewat penguatan kualitas belanja ini, porsi belanja negara pada tahun 2026 diproyeksikan berada di kisaran 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sri Mulyani menambahkan, “Pemerintah memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif, perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara dialokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB.”
Sebagai strategi jangka menengah untuk memperkokoh kemandirian ekonomi dan sosial demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, pemerintah fokus pada delapan pilar agenda pembangunan. Pilar-pilar ini meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa serta pengembangan koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
“Strateginya mengacu pada Asta Cita 8 prioritasnya Bapak Presiden baru dan kita optimalkan berdasarkan program-program yang didevelop oleh kementerian dan lembaga, tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden,” ujar Sri Mulyani mengakhiri.
Dengan demikian, efisiensi anggaran bukan sekadar pengurangan belanja, melainkan sebuah langkah strategis untuk menciptakan roda pemerintahan yang lebih gesit, efektif, dan berdampak luas bagi masyarakat. Seperti sebuah perahu yang harus diperlengkapi dengan layar dan kemudi terbaik agar mampu menavigasi ombak perubahan ekonomi global, APBN 2026 dirancang untuk menjawab tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang demi kesejahteraan bangsa.
