Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam menyediakan lahan milik negara sebagai lokasi tetap bagi Sekolah Rakyat. Dalam waktu dekat, Kemensos akan membangun fasilitas permanen guna mendukung pendidikan bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera.
Seruan ini dilontarkan Agus saat menyambut kehadiran sejumlah kepala daerah, seperti Wali Kota Baubau, Bupati Minahasa Tenggara, Bupati Aceh Bireuen, serta perwakilan dari Pemerintah Kota Palu di Kantor Kemensos, Rabu (25/6/2025).
“Yang 200 (titik Sekolah Rakyat) ini, itu sifatnya sementara. Makanya yang dipakai adalah gedung punya Kemensos, gedung punyanya Kemenaker, ya, dalam bentuk BLK-BLK. Dan yang 200 ini, yang daerahnya ada (termasuk) di 200 titik ini, segera mengusulkan lahan. Lahan untuk membangun sekolah permanen yang akan dibangun tahun ini dan kemudian akan dibuka di tahun 2026,”
ujar Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).
Sekolah Rakyat: Dari Tempat Sementara Menuju Lembaga Permanen
Sekolah Rakyat adalah gagasan besar Presiden Prabowo Subianto yang menyasar pendidikan dasar hingga menengah (SD, SMP, SMA) bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proyek ini menyasar 200 titik di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk gelombang pertama, Kemensos telah mulai merekrut siswa dan tenaga pendidik di 100 titik dengan menggunakan aset negara seperti gedung milik Kemensos dan pemerintah daerah. Sedangkan 100 titik tambahan akan digarap bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan pemda, dengan memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Namun, bangunan yang saat ini digunakan bersifat sementara. Layaknya atap darurat yang tak mampu melindungi jika badai datang, fasilitas tersebut dinilai tidak akan cukup menampung gelombang siswa pada tahun-tahun mendatang.
“Bagi bapak-bapak yang wilayahnya ada Sekolah Rakyat sementara, harus segera disiapkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen, supaya di tahun 2026 sudah bisa menerima murid lagi. Karena yang sementara ini di tahun berikutnya sudah tidak bisa menampung, pak…”
tegas Agus dalam penjelasannya.
Syarat Lahan: Bebas Sengketa, Aman dari Bencana
Pemerintah daerah diminta tidak asal tunjuk dalam mengajukan lahan. Ada kriteria mutlak yang harus dipenuhi: lokasi harus bebas dari konflik kepemilikan dan tidak berada di kawasan rawan bencana.
“Sekarang perintah Presiden (ukuran lahan yang diusulkan) 8,2 hektare, yang paling ideal, tapi kalau kemudian (Pemda) itu adanya cuma 6 hektare, ya nanti kita sesuaikan,”
ungkap Agus.
Lahan tersebut nantinya akan dibangun menjadi kawasan pendidikan terpadu. Bukan hanya ruang belajar, tetapi juga fasilitas lengkap mulai dari asrama, dapur umum, laboratorium, hingga tempat ibadah—menjadikannya seperti kampus mini bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekolah Rakyat: Jalan Pemutus Rantai Kemiskinan
Presiden Prabowo memandang Sekolah Rakyat bukan semata-mata proyek pendidikan, tapi juga senjata sosial untuk memutus rantai kemiskinan lintas generasi. Karena itu, integritas dalam pelaksanaan—terutama dalam perekrutan siswa—ditekankan berkali-kali oleh pemerintah pusat.
“Presiden berkali-kali mengingatkan ini (Sekolah Rakyat) khusus untuk saudara-saudara kita yang miskin ekstrem. Jadi tidak boleh ada permainan, tidak boleh ada titipan. Presiden disamping ingin memotong transmisi kemiskinan, beliau ingin memuliakan orang-orang miskin,”
kata Agus.
Pemda Menyambut: Palu Jadi Salah Satu Percontohan
Beberapa pemerintah daerah langsung merespons cepat. Kota Palu, misalnya, telah menyiapkan proposal usulan lahan dan menunjuk Sentra Nipotowe sebagai lokasi awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ini. Langkah tersebut diharapkan jadi inspirasi bagi daerah lain agar tidak menunda proses pengajuan.
Sekolah Rakyat gelombang pertama rencananya akan mulai resmi berjalan pada 14 Juli 2025. Dengan waktu yang terus berjalan, pemerintah berharap kepala daerah segera menyetorkan usulan agar pembangunan fasilitas permanen bisa dimulai tahun ini juga, dan siap menerima peserta didik baru pada 2026.
Catatan:
Program Sekolah Rakyat tidak sekadar soal gedung dan kelas, tetapi tentang membangun harapan di tengah keterbatasan. Kini bola ada di tangan para kepala daerah—apakah mereka siap menjadi jembatan bagi anak-anak miskin menuju masa depan yang lebih layak?
