Pemerintah bersiap menyalakan obor ekonomi kerakyatan dari pelosok desa lewat peluncuran 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang telah memiliki legalitas resmi. Inisiatif masif ini dijadwalkan akan diresmikan dalam sebuah seremoni nasional yang digelar di Klaten, Jawa Tengah, pada 19 Juli 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin langsung rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang membahas detil teknis dan strategis pelaksanaan peluncuran Kopdes Merah Putih. Dalam pertemuan yang digelar hari ini, hadir pula sejumlah tokoh dari kabinet maupun kepala lembaga strategis negara.
Di antara peserta rakortas terlihat Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Menteri Kelautan dan Perikanan beserta wakilnya Didit Herdiawan, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Tak ketinggalan, perwakilan dari beberapa BUMN turut duduk bersama dalam forum strategis ini.
Agenda pertemuan mengerucut pada satu tekad: memperkuat akar ekonomi desa melalui penguatan prinsip koperasi sebagai poros pelayanan masyarakat. Koperasi desa digambarkan sebagai jantung perputaran ekonomi rakyat yang selama ini tersembunyi di balik hiruk pikuk kota. Kini, dengan Kopdes Merah Putih, denyut itu siap diperjelas.
Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa satuan tugas (satgas) tingkat kabupaten dan kota wajib mengundang para kepala desa (Kades) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk hadir dalam prosesi peluncuran nasional pada 21 Juli mendatang. Ini menjadi panggilan simbolis agar desa tidak hanya jadi penerima program, tetapi juga menjadi pelaku utama.
Tak hanya peluncuran seremonial, setiap mock-up Kopdes diwajibkan mengusung enam layanan utama yang mencerminkan wajah koperasi secara utuh. Keenam elemen itu meliputi gerai sembako, apotek, klinik, koperasi simpan pinjam, gudang logistik, serta kendaraan operasional untuk distribusi barang kebutuhan warga.
Langkah konkret ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi berbasis desa, yang tak hanya mengandalkan subsidi atau program jangka pendek, melainkan membentuk sistem ekonomi baru dari bawah. Rencananya, pelatihan bagi para pengurus Kopdes akan dilakukan lebih awal, tepatnya pada 15–16 Juli 2025, sebagai bekal agar koperasi tak hanya berdiri secara hukum, tetapi juga berjalan secara nyata.
