Keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) yang masih menggunakan standar Rp609.160 per kapita per bulan, atau setara Rp20.305 per hari, dalam menghitung tingkat kemiskinan di Indonesia menuai sorotan tajam dari kalangan ekonom. Mereka menilai angka tersebut sudah jauh tertinggal dari kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyebut standar garis kemiskinan itu terlalu rendah sehingga menimbulkan kesan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia ikut mengecil.
“Standarnya, saya rasa terlalu rendah, hanya Rp20 ribu. Ya akibatnya angka kemiskinannya turun. Seharusnya dihitung nilai riilnya. Kalau untuk membeli (belanja) itu harusnya lebih besar,” ujarnya.
Menurut Tauhid, standar yang dipakai BPS juga tidak sebanding dengan metode penghitungan yang diterapkan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia. Ia menilai sudah saatnya Indonesia mengadopsi model pengukuran yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini.
“Kalau pengukurannya ya menurut saya ya standarnya harusnya sudah bisa diadopsi sebagian yang dari Bank Dunia, ataupun dari lembaga lain lah. Kalau BPS ‘kan masih menggunakan metode yang lama, sehingga pasti akan turun gitu,” tambahnya.
Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat
Tauhid menyoroti adanya pergeseran pola konsumsi yang terjadi hampir setiap satu dekade. Jika dahulu pengeluaran masyarakat miskin didominasi kebutuhan pangan, kini kebutuhan nonpangan—seperti transportasi dan komunikasi—ikut mendesak untuk dipenuhi.
“Sekarang orang miskin itu rata-rata punya motor lho. Nah, kalau menggunakan metode BPS, mungkin tidak masuk kategori miskin,” bebernya.
Ia juga menekankan bahwa kebutuhan komunikasi seperti pulsa dan internet sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, variabel tersebut belum masuk dalam perhitungan garis kemiskinan.
“Bukan hanya kendaraan, kebutuhan pulsa dan sebagainya seharusnya dihitung juga. Jadi, standar Rp20 ribu itu, jelas enggak cukup. Enggak layak. Karena itu tadi, kebutuhan non-makanan harusnya ditambah. Tapi ini kan tidak berubah sejak 1998,” pungkasnya.
Kritik dari Celios
Nada serupa datang dari Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar. Ia mempertanyakan data kemiskinan Maret 2025 yang dirilis BPS, menganggap angka tersebut tidak mencerminkan realitas di lapangan.
“Saat ini pemerintah hanya memilih data-data yang positif, dengan landasan metodologi yang lemah dan pada saat yang sama mengabaikan indikator penting lainnya,” kata Media.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin ekstrem pada Maret 2025 mencapai 2,38 juta orang, turun 0,40 juta dibandingkan September 2024. Meski ada penurunan, Media menilai pencapaian ini belum signifikan.
Ia menyoroti fakta bahwa jumlah masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan diimbangi dengan tingginya angka masyarakat yang kembali jatuh miskin atau menjadi miskin baru. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah menekan angka kemiskinan semakin terbatas.
Lebih lanjut, Media mengkritik pendekatan pengukuran yang sudah hampir lima dekade digunakan BPS. Menurutnya, metode yang hanya berfokus pada pengeluaran tidak lagi sejalan dengan dinamika ekonomi modern.
Perbedaan Data BPS dan Bank Dunia
Kritik makin tajam ketika melihat perbedaan data antara BPS dan Bank Dunia. World Bank melaporkan sekitar 68,2 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional, atau sekitar 194,4 juta jiwa. Angka ini jauh berbeda dengan data BPS yang mencatat hanya 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta penduduk miskin.
Meski perbedaan tersebut disebabkan metodologi yang tidak sama, selisih hingga delapan kali lipat dinilai menimbulkan tanda tanya besar terkait definisi kemiskinan yang digunakan pemerintah.
“Kita lebih baik menggunakan data dengan benar untuk melihat fakta yang ada, ketimbang memoles data hanya untuk kepentingan pencitraan,” kritik Media.
