Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyoroti beban besar yang harus ditanggung APBN tahun depan. Dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2026, tercatat pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp600 triliun khusus untuk pembayaran bunga utang negara.
“Dalam RAPBN tahun anggaran 2026 pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp599.440,9 miliar,” dikutip dari dokumen Kementerian Keuangan tersebut.
Rincian Beban Bunga Utang
Dari jumlah itu, pembayaran bunga utang luar negeri mencapai Rp60,7 triliun, sementara porsi terbesar berasal dari bunga utang dalam negeri yang menembus Rp538,7 triliun. Komponen pembayaran mencakup kupon Surat Berharga Negara (SBN), bunga atas pinjaman, hingga biaya-biaya lain yang timbul dari aktivitas pengelolaan utang.
Ibarat rumah tangga yang harus menyisihkan sebagian besar gajinya untuk membayar cicilan, APBN pun tak bisa lepas dari kewajiban rutin membayar bunga utang agar reputasi fiskal Indonesia tetap terjaga di mata investor global.
Tren Kenaikan dari Tahun ke Tahun
Dalam RAPBN 2026, pembayaran bunga utang diperkirakan naik 8,6 persen dibandingkan outlook 2025. Kenaikan ini memang lebih rendah dibanding lonjakan pada 2025 yang tumbuh hingga 13 persen dari realisasi 2024.
Artinya, meski laju pertumbuhan mulai melandai, nominal bunga yang harus dibayar tetap membengkak dan menjadi salah satu pos belanja terbesar negara.
Jaga Kredibilitas dan Efisiensi
Dokumen RAPBN menjelaskan bahwa pembayaran bunga utang diarahkan agar seluruh kewajiban diselesaikan tepat waktu dan sesuai jumlah, demi menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal.
Selain itu, strategi pemerintah juga diarahkan untuk menekan beban bunga melalui optimalisasi portofolio utang. Hal ini dilakukan dengan cara menerbitkan utang secara fleksibel dan oportunistis, baik dari sisi ukuran (size), waktu penerbitan (timing), tenor, mata uang, maupun instrumen yang digunakan.
“Mendorong pengembangan dan pendalaman pasar SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid,” dikutip dari dokumen itu.
Tantangan APBN di Tengah Tekanan
Dengan alokasi yang hampir menembus Rp600 triliun, pembayaran bunga utang kembali menjadi tantangan utama dalam menjaga ruang fiskal. Anggaran jumbo ini sering diibaratkan sebagai “bayangan panjang” yang terus membuntuti langkah pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
Meski demikian, strategi pengelolaan yang cermat diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan belanja negara, menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memastikan agar utang tetap berada pada jalurnya—tidak berubah menjadi jerat yang membatasi gerak APBN di masa depan.
