Isu mengenai tumpukan beras impor yang belum tersalurkan kembali mencuat setelah Ombudsman RI menemukan sisa stok tahun lalu masih tersimpan di gudang. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran publik terkait kualitas beras, terlebih sebagian sudah berusia lebih dari setahun.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, pun akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa kondisi beras yang dipersoalkan Ombudsman bukanlah beras yang berasal dari gudang penyimpanan Bulog. Menurutnya, masalah tersebut bisa saja muncul akibat metode penyimpanan yang kurang tepat.
“Ya mungkin ini ya, kondisi itu kan macam-macam ya. Kan kadang beras itu kan ditaruhnya kan, kalau di gudang kan terpelihara dengan baik, pakai palet. Nah mungkin pas lagi yang ditemukan Ombudmans itu yang sudah ditempatkan di retail-retail ataupun di mana yang tidak pake palet, tidak pake landasan, sehingga dingin kena lantai,” ujar Ahmad Rizal usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR, Kamis (21/8/2025).
Ia menambahkan, penggunaan pendingin udara di beberapa ritel juga bisa memengaruhi kualitas beras.
“Apalagi di ritel kan pake AC dia. Nah dengan AC ini kan juga berpengaruh terhadap kondisi beras yang walaupun dia di dalam packaging gitu loh. Itu biasanya seperti itu juga,” tambahnya.
Data Stok Beras Bulog
Dalam paparannya, Ahmad menyebutkan bahwa stok beras Bulog bervariasi berdasarkan usia simpan. Untuk beras yang baru masuk atau berumur sebulan, jumlahnya tercatat sekitar 318.996 ton. Beras dengan masa penyimpanan dua hingga tiga bulan mencapai 1,06 juta ton.
Adapun stok dengan usia empat hingga enam bulan mencapai 1,33 juta ton. Lalu, beras yang disimpan selama tujuh hingga dua belas bulan berjumlah 993 ribu ton, dan beras berusia lebih dari setahun mencapai 194 ribu ton.
Menurut Ahmad, kondisi tersebut adalah hal yang wajar dalam manajemen pergudangan. Ia menegaskan bahwa setiap butir beras tetap dipastikan aman untuk dikonsumsi masyarakat.
“Jadi udah kami wajibkan seluruh kepala-kepala gudang itu sebelum mengeluarkan beras itu dicek dulu, dibersihkan dulu, perlu di fumigasi dulu biar yakin beras ini tidak berkuman dan ber hama, bahkan ataupun berkutu. Nah ini yang bahaya, jangan sampai ke tangan masyarakat berkuman, ber hama dan berkutu. Ini yang kita jaga,” katanya.
Jika ditemukan ada beras yang rusak, Bulog akan segera memisahkan stok tersebut.
“Ya nanti kita kalau ada rusak, misalnya ada yang tidak layak, kita pisahkan, kita kumpulin, kita laporkan ke Bapanas. Nanti petunjuknya seperti apa, kita ikuti petunjuknya lagi,” tambahnya.
Ombudsman Singgung Bau Apek
Sebelumnya, Ombudsman RI mengungkap fakta bahwa sebagian beras impor yang tersimpan di gudang Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyebut kondisi itu menimbulkan bau tidak sedap.
“Sebagian beras yang ada di Bulog itu kan beras impor tahun lalu. Ada yang berumurnya sudah 1 tahun, dari Februari 2024. Jadi sudah 1 tahun lebih, otomatis pasti mohon maaf, bau apek. Nah, sementara di dalam persyaratan mutu label, pelaku usaha dilarang mengolah ataupun juga menggunakan beras apek sebagai bahan baku untuk trading (perdagangan) beras,” terang Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Meski begitu, Yeka menekankan bahwa beras dengan aroma apek tetap bisa dikonsumsi masyarakat jika melalui proses perbaikan terlebih dahulu.
“Lantas kalau bau apek itu, masyarakat masih bisa konsumsi. Karena bisa diolah lagi, bisa diproses lagi. Jadi jangan dipikir bahwa nanti beras apek, lantas konsumen tidak akan bisa konsumsi, tidak. Itu persoalan penyimpanan saja. Jadi itu bisa diproses lagi. Namun proses ini (terkendala) peraturan tadi, dilarang memproses yang baru apek. Akhirnya, ya, ketersediaan beras sebagai pasokan nanti berkurang,” ungkap Yeka.
Antara Pasokan dan Kualitas
Persoalan beras impor menumpuk di gudang Bulog menggambarkan dilema klasik antara menjaga ketersediaan stok dan memastikan kualitas tetap terjaga. Di satu sisi, pemerintah wajib menjamin suplai pangan agar tak terjadi kelangkaan. Namun di sisi lain, kualitas beras yang lama disimpan berpotensi menimbulkan masalah jika tak dikelola dengan standar ketat.
Kini, sorotan publik kembali tertuju pada bagaimana Bulog menyeimbangkan dua hal tersebut: menjaga cadangan pangan nasional tetap aman sekaligus memastikan beras yang sampai ke meja makan rakyat tidak menimbulkan masalah kesehatan.
