Presiden Prabowo Subianto mengundang para ketua umum partai politik ke Istana Negara pada Minggu (31/8/2025). Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi penting untuk membahas isu yang tengah memanaskan ruang publik: gelombang unjuk rasa di berbagai daerah serta sikap sebagian anggota DPR yang dianggap melukai hati masyarakat.
Acara itu berlangsung di Jakarta dengan dihadiri jajaran elite partai yang kini duduk di Senayan. Hadir di antaranya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani, Waketum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS M Kholid. Selain itu, Puan Maharani selaku Ketua DPR RI serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin juga turut hadir.
1. DPR Cabut Tunjangan Anggota
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan dirinya telah menerima laporan dari pimpinan partai yang sudah memberi sanksi kepada kader di DPR karena pernyataan mereka yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo menyebut pimpinan DPR juga akan melakukan evaluasi besar, termasuk mencabut tunjangan DPR dan menghentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
2. Pemerintah Dengarkan Suara Rakyat
Prabowo memastikan bahwa pemerintahannya membuka telinga selebar-lebarnya untuk mendengar aspirasi rakyat. Ia menekankan, demonstrasi yang berlangsung damai adalah bagian dari hak konstitusional warga negara.
“Dalam beberapa hari ini, saya Presiden Republik Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyebut aparat yang melakukan pelanggaran saat pengamanan aksi telah diperiksa oleh Polri.
3. Instruksi Tegas pada Panglima TNI dan Kapolri
Prabowo mengingatkan bahwa demonstrasi adalah sarana menyampaikan pendapat, bukan ajang perusakan. Ia menegaskan negara tak bisa berdiam diri bila aksi berubah menjadi anarkis.
“Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, distabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” kata Prabowo.
Ia pun memerintahkan aparat untuk menjaga fasilitas publik yang dibangun dari uang rakyat.
4. Perusakan = Menghamburkan Uang Rakyat
Menurut Prabowo, aksi perusakan fasilitas umum ibarat membakar uang rakyat sendiri. Ia menyerukan persatuan dan menegaskan pemerintahannya bertekad memperjuangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tertinggal.
“Kalau merusak fasilitas umum itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat,” ujarnya.
5. Anggota DPR Bermasalah Dicopot
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebutkan kader partai yang salah bersikap akan ditarik dari keanggotaan DPR RI. Hal ini dilakukan untuk menegaskan bahwa wakil rakyat harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sebaliknya.
6. Ada Gejala Makar dan Terorisme
Prabowo juga mengingatkan bahwa sebagian aksi sudah mengarah pada potensi makar. Ia meminta aparat bersiaga penuh agar tidak terjadi upaya pengkhianatan terhadap negara.
“Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai keliatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” kata Prabowo.
7. DPR Diminta Terima Mahasiswa
Sebagai wujud keterbukaan, Prabowo mendorong pimpinan DPR membuka pintu dialog dengan mahasiswa dan tokoh masyarakat. Ia ingin aspirasi itu tak berhenti di jalan, tetapi juga terdengar di ruang parlemen.
8. Tolak Penjarahan dan Anarki
Prabowo kembali menegaskan bahwa aspirasi harus disampaikan tanpa kekerasan. Penjarahan maupun perusakan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang tak bisa ditolerir.
“Sekali lagi, aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum,” ujarnya.
Kesimpulan
Lewat delapan poin sikap yang disampaikannya bersama ketum parpol, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah: aspirasi rakyat akan selalu didengar, namun tindakan anarkis tidak bisa diberi ruang. Pertemuan ini menjadi isyarat bahwa negara berusaha menjaga keseimbangan antara menjamin kebebasan berpendapat dan menegakkan hukum terhadap perusuh.
