Presiden Prabowo Subianto tengah menggeber langkah besar agar roda perekonomian Indonesia bergerak lebih kencang menjelang penghujung 2025. Ia resmi merilis kebijakan stimulus dengan format 8+4+5, yang terdiri dari 8 program percepatan di tahun berjalan, 4 stimulus lanjutan hingga 2026, serta 5 program khusus penciptaan lapangan kerja baru.
Langkah ini ibarat “mesin dorong” yang diharapkan mampu menambah energi pertumbuhan ekonomi nasional hingga menyentuh angka 5,2% pada 2025. Untuk itu, negara telah menyiapkan kocek hingga Rp16,23 triliun sebagai bahan bakar kebijakan ini.
“Program paket ekonomi terdiri dari 8 program akselerasi 2025 dan 4 program lanjutan di 2026 dan 5 program andalan pemerintah jangka panjang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Pekerja Padat Karya dan Pariwisata Dapat Keringanan Pajak
Salah satu gebrakan yang langsung menyentuh masyarakat adalah PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Artinya, para pekerja di sektor padat karya dan pariwisata tidak perlu lagi memotong gajinya untuk pajak, karena negara yang akan menutupinya.
Sekitar 552 ribu pekerja berhak atas keringanan ini, khususnya mereka yang bergerak di industri alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, hingga kulit dan barang kulit. Di sektor pariwisata, yang termasuk antara lain perhotelan, restoran, dan kafe. Syarat lainnya, gaji pekerja tersebut tidak melebihi Rp10 juta.
Pemerintah telah menyiapkan alokasi Rp120 miliar untuk periode tiga bulan terakhir tahun 2025 dan Rp480 miliar untuk sepanjang 2026.
Gaji untuk Sarjana yang Magang di Industri
Tak hanya pekerja aktif, Prabowo juga menaruh perhatian pada lulusan baru perguruan tinggi. Melalui program ini, sebanyak 20 ribu fresh graduate akan ditempatkan sebagai peserta magang di sektor industri dengan jangka waktu enam bulan.
Mereka tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga uang saku setara Upah Minimum Regional (UMR). Airlangga menyebutnya sebagai bentuk “uang saku”, namun bagi para sarjana muda, hal ini menjadi peluang emas untuk mengawali karier dengan lebih mantap.
Diskon BPJS untuk Pekerja Lepas
Bagi para pekerja lepas dan bukan penerima upah, seperti ojek online, sopir, kurir, hingga pekerja logistik, pemerintah memberikan keringanan berupa diskon 50% untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Subsidi ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Rincian Stimulus Ekonomi
8 Stimulus Tahun 2025
- Program Magang Sarjana – Rp198 miliar
- Perluasan PPh 21 DTP Pariwisata – Rp120 miliar
- Bantuan Pangan – Rp7 triliun
- Bantuan Iuran JKK & JKM bagi BPU, mitra transportasi online, sopir, kurir, logistik – Rp36 miliar
- Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan – Rp150 miliar
- Padat Karya Tunai Kemenhub & KemenPU – Rp5,3 triliun
- Deregulasi PP 28: integrasi sistem K/L & RDTR Digital ke OSS – Rp175 miliar
- Program Perkotaan (Pilot Project Jakarta) – Rp2,7 triliun
4 Stimulus 2026
- Perpanjangan insentif PPh Final 0,5% untuk UMKM
- Lanjutan PPh 21 DTP sektor pariwisata
- PPh 21 DTP industri padat karya
- Diskon iuran JKK & JKM bagi BPU
5 Program Lapangan Kerja
- Operasional KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih)
- Replanting Perkebunan Rakyat
- Kampung Nelayan Merah Putih
- Revitalisasi Tambak Pantura
- Modernisasi Kapal Nelayan
Dengan skema ini, Prabowo ingin memastikan denyut ekonomi tidak hanya terasa di kota besar, tetapi juga hingga ke desa, nelayan, dan buruh pabrik. Seperti seorang nahkoda yang berusaha menjaga kapal tetap stabil di tengah ombak, pemerintah menyiapkan berbagai instrumen agar perjalanan ekonomi menuju 2026 tetap berada di jalurnya.
