Presiden Prabowo Subianto menyiapkan jurus pamungkas untuk menggerakkan kembali roda perekonomian di penghujung 2025. Melalui kebijakan bertajuk stimulus 8+4+5, pemerintah menghadirkan 8 program cepat pada tahun ini, 4 program lanjutan di 2026, serta 5 program khusus penciptaan lapangan kerja.
Langkah ini ibarat suntikan energi baru yang diharapkan dapat memberi napas segar bagi ekonomi nasional. Dengan dana yang disiapkan mencapai Rp16,23 triliun, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mampu menembus 5,2% pada akhir tahun.
“Program paket ekonomi terdiri dari 8 program akselerasi 2025 dan 4 program lanjutan di 2026 dan 5 program andalan pemerintah jangka panjang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).
Pajak Ditanggung Pemerintah, Pekerja Bernapas Lega
Salah satu gebrakan yang langsung menyentuh masyarakat adalah PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Mekanisme ini membuat beban pajak pekerja di sektor padat karya maupun pariwisata diambil alih negara. Praktis, sekitar 552 ribu tenaga kerja bisa membawa pulang gaji lebih utuh tanpa dipotong kewajiban pajak.
Namun, fasilitas ini hanya berlaku untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta. Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp120 miliar untuk triwulan terakhir 2025, dan Rp480 miliar untuk tahun 2026.
Sektor yang mendapat perhatian mencakup industri alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, serta perhotelan dan restoran—bidang yang dikenal sebagai penyerap tenaga kerja skala besar.
Magang Bergaji untuk Sarjana Baru
Kebijakan lain yang tidak kalah menarik adalah program magang bergaji bagi lulusan perguruan tinggi. Sekitar 20 ribu fresh graduate akan mendapat kesempatan menimba pengalaman kerja di industri selama enam bulan. Mereka akan memperoleh uang saku setara Upah Minimum Regional (UMR), sehingga program ini bukan hanya magang, melainkan juga jembatan awal menuju karier profesional.
Diskon BPJS untuk Pekerja Lepas
Pemerintah juga mengulurkan tangan ke kalangan pekerja independen. Para pengemudi ojek online, sopir angkutan, kurir, hingga tenaga logistik bisa menikmati potongan 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan. Subsidi ini berlaku untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), memberikan perlindungan dasar bagi mereka yang tidak memiliki pemberi kerja tetap.
Daftar Stimulus 2025
Selain tiga program di atas, ada sejumlah inisiatif lain, di antaranya:
- Bantuan pangan dengan anggaran Rp7 triliun,
- Program padat karya tunai dari Kementerian Perhubungan dan PUPR senilai Rp5,3 triliun,
- Manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan Rp150 miliar,
- Proyek perkotaan di Jakarta senilai Rp2,7 triliun yang ditujukan untuk peningkatan permukiman dan mendukung pekerja gig economy,
- serta percepatan deregulasi PP 28 yang mengintegrasikan sistem K/L dan RDTR digital ke OSS dengan alokasi Rp175 miliar.
Stimulus Jangka Panjang 2026
Tak berhenti di 2025, pemerintah menyiapkan kelanjutan program hingga 2026. Beberapa di antaranya adalah perpanjangan fasilitas PPh final 0,5% untuk UMKM, insentif pajak pekerja sektor pariwisata dan padat karya, hingga perluasan diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk semua pekerja bukan penerima upah.
Fokus pada Penyerapan Tenaga Kerja
Lima program strategis juga diarahkan untuk menyerap tenaga kerja baru, mulai dari operasional koperasi desa/kelurahan Merah Putih, replanting perkebunan rakyat, pembangunan kampung nelayan, revitalisasi tambak Pantura, hingga modernisasi kapal nelayan.
Dengan desain kebijakan ini, pemerintah ingin menciptakan efek domino: konsumsi masyarakat meningkat, daya beli terjaga, dan sektor usaha kembali berdenyut.
