Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keputusan ini diambil sebagai konsekuensi dari kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, lembaganya tidak akan memberi toleransi terhadap persoalan yang menyangkut nyawa masyarakat. Ia menegaskan bahwa keamanan pangan adalah pilar utama yang tidak boleh dilanggar.
“Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).
Puluhan Dapur Diawasi Ketat
Makanan dari 56 SPPG yang ditutup sementara itu kini sedang melalui proses uji laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari hasil uji inilah akan ditentukan apakah dapur-dapur tersebut bisa kembali beroperasi atau tidak.
Nanik menyebutkan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga keyakinan publik terhadap program MBG.
“BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga,” tegasnya.
Daftar lokasi SPPG yang dinonaktifkan mencakup wilayah dari Sumatera, Jawa, hingga kawasan timur Indonesia, antara lain SPPG OKI Pedamaran Menang Raya, SPPG Karimun Sungai Lakam Timur, SPPG Situbondo Panji Mimbaan, hingga SPPG Bulukumba Bontobahari Sapo Lohe.
Kanal Aduan Masyarakat Dibuka
Sebagai upaya meningkatkan kualitas program, BGN juga menyediakan kanal khusus pengaduan masyarakat. Kanal ini diibaratkan seperti “radar dini” untuk mendeteksi bila ada potensi masalah serupa di kemudian hari.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan langkah ini bagian dari penguatan sistem pengawasan.
“BGN membuka kanal pengaduan masyarakat dan memperkuat mekanisme monitoring di lapangan. Hal ini untuk memastikan setiap persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat,” kata Hida.
Ia menambahkan bahwa momentum krisis ini menjadi titik balik bagi perbaikan menyeluruh tata kelola dapur MBG, mulai dari rantai pasokan bahan pangan, pengolahan di dapur, hingga proses distribusi.
“Evaluasi ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh. Kami ingin memastikan bahwa standar keamanan pangan dipatuhi di semua lini, sehingga penerima manfaat terlindungi,” tegasnya.
Instruksi Tegas dari Presiden
Presiden Prabowo Subianto turut turun tangan dalam menyikapi kasus keracunan MBG. Ia memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk merumuskan langkah korektif.
Salah satu arahan utamanya adalah kewajiban menjaga kebersihan dapur di setiap SPPG.
“Kita risau masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri,” ujar Prabowo di Munas PKS, Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Arahan tersebut datang setelah data menunjukkan lebih dari 5.000 kasus keracunan terjadi sejak Januari hingga September 2025.
Tak hanya soal kebersihan, Prabowo juga menginstruksikan agar seluruh dapur MBG memiliki peralatan uji makanan sebelum distribusi.
“Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya. Dan langkah-langkah preventif lainnya,” jelasnya.
Momentum Evaluasi Nasional
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pengelola program MBG. BGN, pemerintah, dan para pemangku kepentingan kini dituntut memperlakukan dapur MBG layaknya benteng pertahanan gizi anak bangsa. Setiap kelalaian, sekecil apapun, dapat berujung pada risiko besar bagi kesehatan ribuan penerima manfaat.
Dengan adanya penghentian sementara 56 dapur MBG, diharapkan perbaikan menyeluruh dapat segera dilakukan. BGN menegaskan bahwa keselamatan masyarakat lebih berharga daripada sekadar kelancaran program jangka pendek.
