Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan seluruh menteri untuk menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri, Maung, mendapat respons langsung dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki cukup dana untuk mengganti seluruh mobil dinas pejabat negara dengan kendaraan produksi PT Pindad (Persero) tersebut.
Langkah ini menjadi simbol nyata keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri sekaligus wujud implementasi kebijakan Bangga Buatan Indonesia. Namun, di balik kesiapan anggaran, ada satu hal yang masih menjadi batu sandungan—yakni kesiapan kapasitas industri nasional untuk memenuhi kebutuhan kendaraan bagi seluruh jajaran menteri.
“Tahun ini harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup jadi dibalikkan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya Pindad,” ujar Purbaya ditemui di kantornya, Selasa (21/10).
Purbaya menuturkan, pihaknya telah menyiapkan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek penggantian kendaraan dinas ini. Namun, dana tersebut baru akan disalurkan jika Pindad benar-benar siap memproduksi unit dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
“Kalau siap (industrinya), ya ada uangnya,” jelasnya.
Menurutnya, kesiapan finansial bukanlah kendala utama. Justru yang paling menentukan adalah kesiapan sektor industri otomotif nasional dalam menyediakan kendaraan dengan standar dan jumlah yang diharapkan.
“Tergantung industrinya, kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang ikut campur. Tapi kita siap,” tegasnya.
Dukungan Penuh Presiden Prabowo
Wacana penggunaan Maung sebagai mobil dinas muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung dalam rapat kabinet di Istana Negara, Senin (20/10). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa para pejabat negara harus memberi contoh dengan memakai kendaraan hasil karya anak bangsa.
“Dan sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung semua. Saya enggak mau tahu, yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja,” kata Prabowo.
Prabowo bahkan menegaskan dirinya sudah lebih dulu beralih ke Maung sebagai kendaraan dinas sehari-hari. Ia menanggalkan kemewahan mobil-mobil premium seperti Alphard demi menegaskan komitmennya terhadap kemandirian industri nasional.
“Udah lama saya enggak menikmati Alphard. Enak juga ini hehe. Tapi eits Prabowo inget kamu Presiden RI, harus beri contoh, pakai Maung terus,” katanya.
Membangun Kemandirian Industri Otomotif Nasional
Lebih jauh, Prabowo menjelaskan bahwa Maung bukan sekadar kendaraan, tetapi simbol kemandirian teknologi bangsa. Ia menegaskan bahwa proyek ini adalah langkah awal menuju era di mana Indonesia mampu memproduksi kendaraan militer dan sipil secara mandiri, tanpa ketergantungan pada negara lain.
“Sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga kita tidak pakai jeep buatan negara lain. Kita pakai jeep buatan Indonesia sendiri,” kata Prabowo.
“Komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan pimpin pasukan dia bangga dia pakai jeep buatan Indonesia,” imbuhnya.
Prabowo juga menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan pabrik Maung dalam skala besar. Ia memperkirakan, dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, Indonesia akan memiliki lini produksi kendaraan dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan nasional, baik untuk sektor pertahanan maupun sipil.
Antara Semangat Nasionalisme dan Tantangan Produksi
Kebijakan ini menjadi gambaran nyata bagaimana pemerintah ingin mendorong produk nasional tampil di garda terdepan, tidak hanya sebagai simbol kebanggaan, tetapi juga motor penggerak ekonomi industri. Meski demikian, jalan menuju realisasi masih panjang. Pindad perlu meningkatkan kapasitas produksi dan memastikan kualitas Maung memenuhi standar kendaraan dinas pejabat negara.
Sementara itu, dari sisi fiskal, langkah ini dinilai sebagai sinergi antara efisiensi anggaran dan strategi kebijakan industri. Dengan dana yang sudah tersedia, pemerintah tinggal menunggu kesiapan sektor manufaktur untuk mengubah arahan Presiden menjadi kenyataan.
Purbaya menutup pernyataannya dengan optimisme. Ia menilai, jika Pindad mampu menjawab tantangan produksi, maka anggaran bukan lagi penghalang. Dengan begitu, kendaraan dinas para pejabat tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi lambang kebangkitan industri otomotif Indonesia di kancah global.
