Gelombang bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat kembali menyeret perhatian para pemangku kebijakan di tingkat pusat. Rentetan banjir bandang hingga tanah longsor yang seolah menjadi rangkaian domino di bagian utara Pulau Sumatera membuat Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah luar biasa: menetapkan status bencana nasional. Menurutnya, syarat-syarat yang menjadi indikator penetapan status tersebut telah terpenuhi.
HNW menegaskan bahwa rentetan kejadian yang menimpa tiga provinsi itu menggambarkan situasi darurat yang tak bisa dianggap sebagai peristiwa lokal semata. Sebaliknya, dampaknya meluas bak gelombang yang menyapu kawasan—meninggalkan kerusakan pada manusia, infrastruktur, hingga stabilitas sosial.
“Faktanya memang selain daripada jumlah korban yang sangat besar, tapi juga cakupan luas dan jenis daripada kerusakan akibat gempa ini sangat luar biasa. Meliputi tiga provinsi dan sekitarnya. Warga yang meninggal jumlahnya semakin bertambah, yang belum ditemukan juga masih sangat besar. Bahkan Gubernur Aceh mengatakan beberapa desa hilang,” kata HNW saat dihubungi, Rabu (2/12/2025).
Keluhan Warga Mengalir, Akses Terputus dan Situasi Mencekam
Hidayat mengungkapkan bahwa pesan-pesan yang masuk ke ponselnya menunjukkan betapa gentingnya keadaan di lokasi. Gambaran yang disampaikan masyarakat ibarat “suara dari tengah kepungan air,” yang menggambarkan keterisoliran wilayah.
“Dan saya juga mendapatkan banyak sekali WA ya, dari masyarakat di Aceh, maupun yang keluarga di Aceh, mengeluhkan tentang terputusnya komunikasi, terputusnya transportasi, sudah tidak adanya BBM, kondisinya sangat chaos,” ujar HNW.
Ia menambahkan, ada warga yang terpaksa mengambil barang-barang dari pusat perbelanjaan bukan karena niat kriminal, tetapi karena kebutuhan darurat akibat bantuan yang tak mampu menjangkau mereka.
“Bahkan terjadi dalam tanda kutip warga yang kemudian mengambil barang-barang di mal atau di minimarket. Dan mereka minta maaf, itu mereka lakukan karena tidak ada bantuan yang masuk. Bantuan tidak bisa masuk karena tadi alur komunikasi dan alur transportasinya terputus,” tambahnya.
Aspirasi Sudah Disampaikan ke BNPB, Waka MPR Minta Pemerintah Tidak Menunda
HNW menyatakan telah meneruskan berbagai laporan warga tersebut langsung kepada Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dan berharap tidak ada birokrasi yang menghambat penanganan. Ia menilai keputusan pemerintah untuk menaikkan status bencana harus diambil sesegera mungkin agar penyelamatan dan distribusi bantuan bisa dilakukan secara lebih terkoordinasi.
“Dan saya sudah sampaikan langsung kepada Kepala BNPB, dia menyampaikan siap melaksanakan bila itu diputuskan oleh pemerintah. Jadi kalau Kepala BNPB sudah siap melaksanakan dan realita di lapangannya juga sangat memerlukan, baik itu realita terkait dengan korban yang meninggal. Maka sebaiknya segera ditetapkan supaya tidak berlarut-larut, supaya segera bisa ada solusi terhadap permasalahan,” ungkapnya.
HNW menilai kondisi di utara Sumatera bukan sekadar memenuhi sebagian kriteria, tetapi telah masuk semua unsur penetapan bencana nasional—mulai dari luasnya cakupan wilayah terdampak hingga banyaknya korban jiwa.
“Iya sudah memenuhi syarat, kalau kaitannya dengan cakupan luas kawasan yang terdampak, kemudian jumlah korban, kemudian juga tuntutan dari masyarakat, semuanya sudah terpenuhi dan saya yakin Pak Prabowo sangat mendengarkan jeritan dari rakyat ini,” kata HNW.
Ia pun meyakini Presiden Prabowo akan memahami besarnya derita masyarakat di tengah bencana besar ini.
“Beliau (Presiden Prabowo) yang sangat peduli dengan rakyat, beliau yang sangat peduli dengan keselamatan rakyatnya, saya yakin beliau tidak akan kesulitan untuk memutuskan segera ditetapkannya bencana ini sebagai bencana nasional,” sambungnya.
Dukungan Serupa dari DPR: Koordinasi Harus Lebih Tegas
Seruan untuk menetapkan status bencana nasional tidak hanya datang dari HNW. Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua Bapilu PKS, Mardani Ali Sera, juga menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, langkah itu penting untuk mempercepat koordinasi antarlembaga dan membuat alur komando penanganan bencana lebih tegas.
“Wajib segera tetapkan bencana nasional. Koordinasi menjadi mudah. Sistem komando bisa dijalankan karena kita tidak punya golden time untuk menyelamatkan warga dari penderitaan lebih berat. Penetapan bencana nasional membuat peta jelas, komando jelas dan anggaran jelas. Segera tetapkan,” kata Mardani.
Ia juga menekankan bahwa penetapan status ini akan membuka pintu bagi negara lain untuk ikut mengirim bantuan. Di tengah situasi krisis, ia berharap pemerintah tidak terhambat oleh rasa gengsi.
“Bisa sekali (negara lain membantu). Ingat waktu kita sudah hampir sepekan. Bisa jadi banyak daerah sedang menunggu bantuan. Kawan-kawan Aceh sudah bilang ini lebih dari tsunami. Nyawa dan penderitaan warga tidak sebanding dengan gengsi,” ujarnya.
Data BNPB: Korban Meninggal Menembus 744 Jiwa
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban pada Selasa (2/12) malam, yang menunjukkan betapa besar skala bencana yang tengah dihadapi. Berdasarkan laporan Pusdatin BNPB per 23.28 WIB, sebanyak 744 orang telah dinyatakan meninggal dunia.
Selain itu:
- 551 orang masih hilang
- 2.600 orang terluka
- 3,3 juta jiwa terdampak
- 1,1 juta warga mengungsi
Angka-angka tersebut menggambarkan tragedi berskala luas yang memerlukan intervensi negara secara menyeluruh. Dengan kondisi yang terus berubah dan akses banyak wilayah masih terputus, keputusan pemerintah menjadi penentu cepat atau lambatnya pemulihan masyarakat.
