Pemerintah Aceh kembali menegaskan sikap kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi dengan memperpanjang status tanggap darurat. Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa kondisi alam masih menyimpan potensi risiko, sehingga langkah penanganan harus terus diperkuat. Perpanjangan tersebut ditetapkan untuk kurun waktu dua pekan ke depan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa keputusan itu merupakan perpanjangan kedua yang diberlakukan sepanjang periode bencana tahun ini.
“Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh 2025 selama 14 hari, terhitung 26 Desember sampai 8 Januari 2026,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.
Penetapan kebijakan ini tidak dilakukan secara sepihak. Pemerintah Aceh terlebih dahulu menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta mencermati laporan analisis cepat dari pos komando penanganan darurat. Selain itu, hasil rapat virtual bersama pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana pada 23 Desember 2025 turut menjadi landasan pengambilan keputusan.
Kajian penanganan darurat juga dilakukan bersama pemerintah pusat, melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu menyatukan langkah, agar upaya respons bencana berjalan lebih terarah dan efektif.
Dalam arahannya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem menekankan pentingnya percepatan distribusi bantuan. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) diminta bergerak cepat, sementara para pemangku kepentingan diingatkan untuk memastikan logistik benar-benar sampai ke tangan korban, baik yang berada di lokasi pengungsian maupun warga yang masih bertahan di rumah, termasuk desa-desa terpencil yang terisolasi akibat bencana.
“Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar HAM,” ujarnya.
Tak hanya soal bantuan logistik, Mualem juga menaruh perhatian besar pada layanan kesehatan. Seluruh rumah sakit, puskesmas, hingga puskesmas pembantu diminta bersiaga penuh, bahkan membuka pos pelayanan kesehatan tambahan agar masyarakat terdampak di wilayah pelosok tetap memperoleh akses layanan medis.
Selain itu, keberlangsungan pendidikan anak-anak korban bencana menjadi salah satu prioritas. Pemerintah daerah diminta mempersiapkan proses belajar mengajar sebaik mungkin, termasuk penyediaan pakaian, sepatu, tas, dan perlengkapan sekolah lainnya agar aktivitas pendidikan dapat kembali berjalan secara normal.
“Persiapkan pembangunan infrastruktur agar berjalan dengan baik dan sempurna,” katanya.
Seiring dengan masa tanggap darurat yang diperpanjang, Pemerintah Aceh terus menjalankan berbagai langkah pemulihan dengan pendampingan dan supervisi dari pemerintah pusat. Upaya ini diharapkan menjadi jembatan menuju pemulihan menyeluruh, agar kehidupan masyarakat Aceh perlahan kembali bangkit dari dampak bencana.
“Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat. Semoga Aceh lebih baik, teruslah bersatu untuk bangkit dari bencana ini,” imbuhnya.
