Langkah Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza menjadi sorotan tajam di dalam negeri. Forum yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu dijadwalkan berlangsung di Washington DC pada Kamis (19/2/2026).
Tak hanya menghadiri pertemuan tersebut, Prabowo juga direncanakan melanjutkan agenda diplomatiknya dengan meneken kesepakatan tarif dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) bersama Trump. Agenda ini memperlihatkan dua wajah diplomasi sekaligus: satu berbicara tentang perdamaian di kawasan konflik, yang lain menyentuh denyut nadi perdagangan global.
“Menghadiri undangan mengenai meeting BoP, kemudian juga atas koordinasi kedua negara, salah satu tambahan agendanya adalah insya Allah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan pemerintah AS,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
“Iya, setelah BoP, baru kemudian ada rencana tanda tangan kerja sama tarif,” sambung dia.
Keputusan untuk hadir dalam forum tersebut memantik pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah memandang partisipasi itu sebagai peluang untuk terlibat langsung dalam arsitektur perdamaian baru. Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai langkah ini berpotensi menyeret Indonesia ke pusaran dinamika geopolitik yang sensitif, bahkan bisa berdampak pada konstelasi politik domestik.
Beberapa pekan sebelum keberangkatan, Prabowo memanggil sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri serta diplomat senior ke Istana Merdeka, Jakarta. Secara resmi, Istana menyebut pertemuan itu untuk membahas arah kebijakan global Indonesia. Namun, salah satu isu krusial yang dibicarakan adalah keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace—forum yang strukturnya berbeda dari mekanisme di bawah naungan United Nations.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal termasuk tokoh yang memberikan catatan kritis. Dalam analisis kebijakan yang ia unggah di media sosial, Dino menyoroti sejumlah aspek BoP: mandatnya yang tidak identik dengan PBB, kepemimpinan Trump sebagai ketua tanpa batas waktu, hingga keterlibatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara Palestina tidak memperoleh ruang representasi.
“Karena Indonesia sudah keburu masuk dalam Board of Peace, saya ada beberapa saran untuk Pemerintah Indonesia. Kalau BoP ternyata melenceng atau mengecilkan peran PBB, atau benar-benar menjadi Board of Trump dan menjadi platform agenda politik luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan dan prinsip Indonesia, atau dengan hukum internasional, sebaiknya kita keluar,” kata Dino.
“Tegaskan pula dari awal bahwa Indonesia tidak akan mungkin membayar iuran US$1 miliar untuk menjadi anggota permanen Board of Peace,” tambah dia.
Ia juga mengingatkan bahwa angka tersebut 500 kali lebih besar dibandingkan iuran Indonesia untuk ASEAN, atau setara dengan 50 tahun kontribusi Indonesia kepada PBB—sebuah perbandingan yang menggambarkan betapa besar beban finansial yang dipertaruhkan.
Kritik lain menyebut keputusan bergabung dalam BoP terkesan tergesa-gesa, seolah diambil dalam tempo cepat tanpa konsultasi luas dengan publik maupun parlemen. Bagi sebagian pihak, proses yang terburu-buru berpotensi menimbulkan kesan kurangnya transparansi.
Namun, dari sudut pandang pemerintah, logika yang dibangun berbeda. Inti argumen Prabowo adalah bahwa ketika Donald Trump menantang lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan membentuk wadah baru, Indonesia justru perlu berada di dalam ruangan tempat arah kebijakan itu ditentukan—bukan berdiri di luar sebagai penonton.
Dalam analogi diplomasi, jika sebuah panggung baru tengah dibangun untuk menentukan nasib perdamaian dan perdagangan, pemerintah memilih duduk di kursi perunding, bukan sekadar menyaksikan dari balik tirai. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana sikap dan pernyataan Prabowo di Washington akan membentuk posisi Indonesia—apakah menjadi jangkar stabilitas, atau justru memicu gelombang baru perdebatan di tanah air.
