Pemerintah Provinsi Banten berencana menerapkan program inovatif untuk menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor langsung ke kediaman para wajib pajak di Kota Serang. Namun, inisiatif yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah ini terpaksa ditunda pelaksanaannya. Penundaan tersebut disebabkan oleh terhambatnya penerbitan petunjuk teknis (juknis) yang menjadi landasan operasional bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kota Serang. Tanpa panduan resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, UPTD Samsat Kota Serang belum bisa bergerak maju dalam mengeksekusi strategi penagihan yang terbilang baru ini, meskipun telah diumumkan sebelumnya oleh pihak provinsi.
Ratu Ema Mahfudloh, Pelaksana Tugas Kepala UPTD Samsat Kota Serang, menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam posisi menunggu juknis resmi yang akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan di lapangan. "Program ini berasal dari Bapenda Provinsi Banten, dan kami masih menunggu juknisnya. Oleh karena itu, saat ini belum bisa dijalankan," ujar Ratu Ema pada Senin (4/5/2026), seperti dilansir dari kompas.com. Ia menekankan bahwa tanpa dasar hukum dan teknis yang jelas, pelaksanaan program di lapangan berisiko menimbulkan kebingungan, baik bagi petugas maupun masyarakat. Petugas di lapangan akan kesulitan memberikan penjelasan yang memadai kepada masyarakat jika tidak dibekali dengan aturan yang pasti dan terperinci. "Kami masih menunggu juknis. Penagihan langsung ke rumah warga belum kami lakukan karena belum menerima petunjuk teknisnya. Kami khawatir masyarakat akan mempertanyakan dasar hukum dari tindakan penagihan tersebut," tambahnya.
Selain kendala administrasi terkait juknis, tantangan lain yang dihadapi adalah minimnya ketersediaan data wajib pajak yang menjadi sasaran penagihan. Data yang krusial ini seharusnya dikelola dan disediakan oleh Bidang Pengolahan Sistem Informasi (PSI). Ketiadaan data yang akurat dan lengkap ini menjadi hambatan signifikan dalam merencanakan dan melaksanakan program penagihan secara efektif.
Program "gedor-gedor rumah" atau penagihan pajak kendaraan bermotor langsung ke rumah wajib pajak ini merupakan salah satu upaya strategis yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan. Konsep ini diyakini dapat menjangkau wajib pajak yang selama ini belum melunasi kewajiban mereka, baik karena lupa, ketidaktahuan, maupun faktor lainnya. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara Bapenda Provinsi Banten sebagai perumus kebijakan dan UPTD Samsat di tingkat daerah sebagai pelaksana.
Pemerintah Provinsi Banten melalui Bapenda, sejatinya telah merancang program ini sebagai terobosan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Dalam praktiknya, program ini melibatkan tim penagih yang akan mendatangi alamat wajib pajak yang tercatat menunggak pajak. Tujuannya bukan semata-mata untuk melakukan penagihan secara paksa, melainkan juga untuk memberikan edukasi, mengingatkan, dan memfasilitasi pembayaran pajak di tempat jika memungkinkan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, rencana besar ini harus tertatih-tatih di awal karena masalah mendasar yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan data. Ketiadaan petunjuk teknis yang detail dari Bapenda Provinsi Banten menciptakan ketidakpastian bagi UPTD Samsat Kota Serang. Tanpa panduan yang jelas, UPTD Samsat berpotensi melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menimbulkan gejolak di masyarakat atau bahkan masalah hukum.
Ketiadaan data wajib pajak yang rinci juga menjadi problem serius. Dalam pelaksanaannya, tim penagih memerlukan informasi yang akurat mengenai identitas wajib pajak, jenis kendaraan, nomor polisi, alamat lengkap, dan jumlah tunggakan pajak yang harus dibayarkan. Data ini menjadi dasar untuk melakukan penagihan secara tepat sasaran. Jika data yang dimiliki tidak akurat atau tidak lengkap, upaya penagihan bisa menjadi tidak efektif dan bahkan bisa menimbulkan kesalahan identifikasi. Bidang Pengolahan Sistem Informasi (PSI) memegang peranan kunci dalam penyediaan data ini, dan keterlambatan dalam penyalurannya jelas menghambat kelancaran program.
Menyikapi kondisi ini, UPTD Samsat Kota Serang mengambil sikap hati-hati. Pelaksana Tugas Kepala UPTD Samsat Kota Serang, Ratu Ema Mahfudloh, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gegabah dalam mengeksekusi program ini. Prioritas utama saat ini adalah mendapatkan juknis dari Bapenda Provinsi Banten. Juknis ini tidak hanya berisi teknis pelaksanaan penagihan, tetapi juga mencakup aspek legalitas, prosedur standar operasional, hingga pedoman interaksi petugas dengan wajib pajak. Dengan adanya juknis, petugas lapangan akan memiliki landasan yang kuat dan rasa percaya diri dalam menjalankan tugasnya.
Lebih lanjut, Ratu Ema juga menggarisbawahi pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Ketika program ini akhirnya diluncurkan, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai tujuan program, prosedur, serta hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Sosialisasi yang masif akan membantu menghindari kesalahpahaman dan membangun citra positif terhadap program ini, yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajak.
Situasi ini menunjukkan bahwa sebuah program yang dirancang dengan niat baik dan potensi manfaat besar, tetap memerlukan perencanaan yang matang dan kelengkapan administrasi yang memadai sebelum diimplementasikan. Koordinasi yang erat antarinstansi terkait, mulai dari perumusan kebijakan di tingkat provinsi hingga pelaksanaan di tingkat daerah, menjadi kunci keberhasilan. Harapannya, Bapenda Provinsi Banten dapat segera menyelesaikan dan menerbitkan juknis serta memastikan ketersediaan data yang dibutuhkan, sehingga program penagihan pajak kendaraan bermotor langsung ke rumah di Kota Serang dapat segera berjalan demi optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan masyarakat. Penundaan ini menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya detail dalam setiap tahapan persiapan sebuah kebijakan publik.
