Awan kelabu menyelimuti para pekerja di SPBU Shell Mangunjaya, Jalan Raya Villa Indah, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Separuh tenaga kerja yang selama ini mengisi, melayani, dan menjaga operasional stasiun pengisian bahan bakar tersebut kini berada di ambang pintu pemutusan hubungan kerja akibat keringnya pasokan bensin.
Shift Manager SPBU Shell Mangunjaya, Devi (40), menuturkan bahwa kebijakan pemangkasan jumlah karyawan terpaksa diambil karena operasional tidak bisa berjalan normal. Ia menggambarkan kondisi ini sebagai konsekuensi dari ketersediaan bahan bakar yang semakin menipis.
“Untuk pengurangan (pegawai) itu nanti paling terjadinya di Oktober ya,” kata Devi saat ditemui awak media di lokasi, Rabu (17/9/2025).
Stok Menyusut, Operasional Tersendat
Menurut Devi, bensin jenis Shell Super (RON 92) diprediksi akan benar-benar habis di penghujung September, sementara varian V-Power (RON 95) sudah lama lenyap dari rak penyimpanan. Situasi ini memaksa manajemen untuk melakukan seleksi, di mana hanya sebagian pekerja yang bisa bertahan.
“Pegawai di sini ada tiga belasan orang, posisinya ada operator, ada mekanik, ada kasir,” jelasnya.
Ia menambahkan, dari jumlah tersebut bisa jadi setengahnya akan terkena dampak. Dalam memilih siapa yang tetap bekerja, pihaknya akan mempertimbangkan antara tenaga lama dengan pegawai baru.
“Bisa separuhnya ya, jadi karena di sini ada anak baru, ada anak lama, nanti kita akan pertimbangkan di situ (yang bertahan),” ucap Devi.
Jika stok bensin benar-benar habis, SPBU Shell Mangunjaya hanya akan berfungsi sebagai bengkel sementara, menunggu kapan pasokan baru datang. Namun, hingga kini tidak ada kepastian kapan tangki-tangki mereka kembali terisi. Devi hanya bisa berharap agar kuota impor BBM segera diperbesar sehingga kebutuhan SPBU swasta bisa kembali dipenuhi.
“Kita kan juga ada target ya dari owner, terus pokoknya izinnya segera diatasi lah gitu, karena kan izin impor yang berada saat ini adalah dari Kementerian ESDM-nya,” ungkapnya.
Sinyal Pemerintah: Kuota Impor Tak Akan Ditambah
Di sisi lain, sinyal berbeda datang dari pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa otoritas tidak akan membuka keran impor tambahan untuk BBM nonsubsidi yang dikelola SPBU swasta.
Menurutnya, kuota impor pada 2025 sebenarnya sudah diperbesar hingga 110 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen,” ujar Bahlil dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/9/2025).
Sebagai gambaran, ia mencontohkan, jika pada 2024 suatu perusahaan memperoleh jatah 1 juta kiloliter, maka pada tahun ini jumlah tersebut meningkat menjadi 1,1 juta kiloliter.
“Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A dapat 1 juta kiloliter. Berarti di 2025, kita memberikan kuota impor 1 juta 100 kiloliter,” ucapnya.
Namun, jika kuota itu masih dianggap kurang, Bahlil meminta SPBU swasta untuk menjalin sinergi dengan Pertamina agar distribusi tidak terganggu.
“Nah, kalau masih ada yang kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak,” lanjutnya.
Harapan di Tengah Ketidakpastian
Kondisi ini bagaikan kapal yang tengah terombang-ambing di laut, menunggu tiupan angin segar agar bisa kembali berlayar. Para pekerja SPBU swasta, khususnya di Shell Mangunjaya, kini menanti kejelasan. Mereka berharap keputusan pemerintah soal impor BBM tidak menutup pintu rezeki yang menjadi tumpuan keluarga.
