Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta tidak benar adanya. Menurutnya, pemerintah justru telah menambah kuota impor BBM sebesar 10 persen bagi operator swasta pada tahun ini.
Pernyataan Bahlil itu menanggapi keluhan dari beberapa penyedia energi non-pertamina seperti Shell, BP-AKR, hingga VIVO yang dalam sepekan terakhir mengaku kesulitan menjaga ketersediaan stok.
Bahlil menjelaskan, pemerintah sudah memberi ruang impor lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Dengan begitu, ia menilai seharusnya pasokan di SPBU swasta masih cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
“Jadi gini untuk ketersediaan BBM nasional kita untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024. Contoh 1 juta. Di 2025 kita berikan tambah 10% jadi 1,1 juta, itu contoh. Jadi kuota impornya diberikan 100% di 2024 ditambah 10%,” beber Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).
“Jadi lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi, nggak ada yang menjadi kelangkaan,” sambungnya.
Permintaan Tambahan dari SPBU Swasta
Bahlil mengungkapkan, yang terjadi saat ini bukanlah kekosongan pasokan, melainkan permintaan baru dari SPBU swasta agar diberikan tambahan impor lagi. Padahal, jika memang stok mereka menipis, opsi lain yang tersedia adalah mengambil dari cadangan yang dimiliki Pertamina.
“Namun mereka meminta tambah. Tapi kalau meminta tambah saya katakan, bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi bisa dilakukan kolaborasi B-to-B dengan persediaan nasional,” tegas Bahlil.
Ia menekankan, sistem kolaborasi antar badan usaha (business-to-business) bisa menjadi solusi jangka pendek untuk menutupi kebutuhan. Artinya, jika stok swasta berkurang, mereka bisa mengakses suplai dari stok nasional tanpa harus menunggu kuota impor tambahan.
Pemerintah Jamin Ketersediaan
Kebijakan penambahan kuota impor hingga 10 persen di tahun 2025 disebut sebagai langkah antisipasi pemerintah menghadapi potensi lonjakan konsumsi energi. Dengan kuota yang lebih besar dibanding 2024, menurut Bahlil, cadangan BBM di dalam negeri semestinya cukup untuk menekan keresahan publik.
Pernyataan ini sekaligus menjadi bantahan atas isu kelangkaan BBM yang sempat merebak di masyarakat. Bahlil mengibaratkan bahwa pemerintah sudah membuka kran lebih besar bagi swasta untuk memasok energi, sehingga bila tetap terjadi kekurangan di tingkat SPBU, masalahnya bukan pada ketersediaan nasional, melainkan distribusi dan manajemen stok di level operator.
Sinergi Swasta dan Pertamina
Bahlil juga menekankan pentingnya sinergi antara swasta dan Pertamina. Menurutnya, pasokan energi tidak hanya soal angka kuota, tetapi juga soal kemitraan. Dengan persediaan nasional yang masih cukup, SPBU swasta bisa bekerja sama dengan Pertamina agar pasokan tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan.
Dengan demikian, pemerintah ingin menunjukkan bahwa rantai distribusi energi tetap terkendali, dan tidak ada alasan masyarakat khawatir akan kekurangan bahan bakar.
