Langit harapan bagi masyarakat terkait harga kebutuhan pokok mulai menunjukkan cerahnya. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan bahwa harga beras akan mengalami penurunan signifikan dalam waktu dekat. Perkiraan ini muncul seiring dengan digelontorkannya program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang mendistribusikan sekitar 1,3 juta ton beras ke berbagai penjuru nusantara.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pelaksanaan distribusi SPHP sudah mulai dilakukan sejak dua hari lalu secara nasional. Operasi pasar besar-besaran ini melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara kolektif untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
“Kita memulai dua hari yang lalu untuk seluruh Indonesia. Seluruh BUMN bergerak bersama-sama untuk melakukan operasi pasar besar-besaran. Ada beras kita siapkan 1,3 juta ton. Kami yakin 1-2 minggu ke depan harga beras sudah turun,” kata Amran saat mengunjungi operasi pangan murah di Majene, Sulawesi Barat, Minggu (20/7/2025).
Amran menjelaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap gejolak harga di pasaran. Beragam strategi terus digencarkan, termasuk pengawasan terhadap praktik perdagangan beras yang menyimpang. Salah satunya adalah pengungkapan dugaan praktik pencampuran jenis beras yang tak sesuai antara mutu dan harga jualnya.
Kebijakan tegas terhadap kasus tersebut, menurutnya, telah membawa efek domino terhadap harga di tingkat produsen.
“Perusahaan produsen sudah menyurat langsung bahwa harga satu kemasan untuk beras premium itu turun Rp1.000. Kami minta seluruh pengusaha beras seluruh Indonesia jangan melewati HET (harga eceran tertinggi) dan mutunya. Bilamana premium harus premium, medium mutunya harus medium. Kita memulai yang baru,” terangnya.
Komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan pangan juga diperkuat melalui sinergi dengan penegak hukum. Menteri Amran menekankan bahwa semua pelaku usaha di sektor pangan harus menjalankan praktik dagang yang adil, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Tadi malam kami komunikasi dengan Pak Kapolri. Dari 212 merek beras kita proses, sudah diperiksa 25. Kemungkinan selanjutnya 40-50 merek diperiksa maraton. Jadi kami harapkan sekali lagi saudaraku para pengusaha beras, ayo kita menjaga kondisi yang kondusif. Anda bisa untung tapi ini tidak boleh dipermainkan,” tegasnya.
Langkah penegakan hukum terhadap pelaku usaha nakal tak hanya berhenti pada beras. Pemerintah juga menunjukkan taringnya terhadap pelanggaran lain seperti pemalsuan pupuk maupun permainan harga minyak goreng. Hal ini selaras dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo agar ketahanan pangan nasional dijaga ketat di tengah ketidakpastian global.
“Perusahaan yang tidak ikut aturan, ditindak. Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus jaga ketenangan, kita harus jaga pangan negara kita di saat pangan negara lain kesulitan. Di Malaysia, Jepang, Filipina itu terjadi kesulitan beras. Harga beras di Jepang itu Rp 100 ribu per kilogram. Kita bersyukur harga beras kita kisaran Rp 13.000 – Rp 15.000 per kilo. Kita tidak ingin kesulitan beras terjadi di Indonesia,” ujar dia.
Dengan menggabungkan langkah strategis dan tindakan tegas, pemerintah berupaya memastikan agar harga beras kembali terjangkau dan pasar kembali stabil. Di tengah banyak negara yang menghadapi kelangkaan pangan, Indonesia bertekad agar tak tergelincir dalam krisis serupa.
