Tumpukan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir 2025 menunjukkan tren meningkat. Jika diibaratkan seperti beban yang dibawa dalam ransel ekonomi nasional, isinya kini sedikit lebih berat dibanding tahun sebelumnya. Total ULN tercatat mencapai US$ 431,7 miliar, lebih tinggi dari posisi akhir 2024 yang sebesar US$ 425,11 miliar.
Berdasarkan catatan Bank Indonesia, posisi per Desember 2025 tersebut terbagi dalam dua kelompok besar: ULN pemerintah senilai US$ 214,3 miliar dan ULN swasta sebesar US$ 192,8 miliar. Menariknya, arah pergerakan keduanya berbeda. Utang pemerintah justru menanjak dibandingkan 2024 yang berada di angka US$ 203,1 miliar. Sebaliknya, ULN swasta mengalami penyusutan tipis dari US$ 194,4 miliar pada tahun sebelumnya.
Kenaikan di satu sisi dan penurunan di sisi lain mencerminkan dinamika pembiayaan yang tidak seragam. Pemerintah tampak lebih agresif memanfaatkan pinjaman luar negeri sebagai instrumen pembiayaan, sementara sektor swasta cenderung menahan ekspansi utang.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9% pada triwulan IV 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,7% dari total ULN,” sebagaimana tertera dalam siaran pers BI, Kamis (19/2/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meski nominalnya membengkak, rasio terhadap Produk Domestik Bruto masih berada di bawah 30%. Artinya, dibandingkan ukuran ekonomi nasional, proporsi utang dinilai masih dalam batas terkendali. Selain itu, dominasi utang jangka panjang—yang memiliki tenor lebih panjang dan risiko likuiditas lebih rendah—menjadi bantalan stabilitas.
Jika ditelusuri dari sumber asal pinjaman, sebagian besar ULN Indonesia berasal dari negara-negara kreditur dengan total US$ 205,97 miliar. Sisanya berasal dari organisasi internasional sebesar US$ 48,19 miliar, serta kategori lainnya senilai US$ 177,55 miliar.
Di antara negara pemberi pinjaman, Singapura menempati posisi teratas dengan nilai US$ 55,09 miliar. Posisi berikutnya diisi oleh Amerika Serikat sebesar US$ 27,30 miliar, kemudian China US$ 23,73 miliar, Jepang US$ 20,28 miliar, Hong Kong US$ 19,20 miliar, serta kawasan Asia lainnya US$ 10,93 miliar.
Data ini menunjukkan bahwa Singapura—bukan China—menjadi kreditur terbesar Indonesia hingga akhir 2025. Dalam peta pembiayaan global, posisi tersebut mencerminkan eratnya hubungan finansial Indonesia dengan pusat keuangan regional.
Sementara itu, dari jalur organisasi internasional, porsi terbesar berasal dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) milik World Bank sebesar US$ 22,09 miliar. Disusul Asian Development Bank (ADB) dengan US$ 12,65 miliar, serta International Monetary Fund (IMF) sebesar US$ 8,82 miliar.
Pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut umumnya terkait pembiayaan pembangunan, reformasi struktural, hingga penguatan stabilitas ekonomi. Dengan kata lain, utang tidak selalu identik dengan beban, melainkan juga bisa menjadi bahan bakar pertumbuhan—selama dikelola secara disiplin dan produktif.
Secara keseluruhan, angka ULN Indonesia memang menunjukkan kenaikan nominal. Namun, pemerintah dan otoritas moneter menekankan bahwa fondasinya tetap terjaga. Tantangan berikutnya bukan semata pada besar kecilnya angka, melainkan pada bagaimana utang itu diolah menjadi mesin penggerak ekonomi, bukan sekadar angka yang terus bertambah di lembar neraca.
