Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada para pelaku usaha yang dianggap tamak hingga menggerus sendi-sendi perekonomian nasional. Dalam sorotannya, ia menuding ada pengusaha penggilingan padi yang bertindak curang dan menolak tunduk pada aturan pemerintah.
Menurut Prabowo, kelompok usaha nakal tersebut selama musim panen mampu meraup keuntungan hingga mencapai Rp2 triliun per bulan. Ia pun menginstruksikan Kepolisian serta Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan melakukan investigasi sekaligus memberikan sanksi tegas. Peringatan itu disampaikan saat peluncuran program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
Prabowo mengisahkan bahwa sekitar dua setengah bulan lalu dirinya sudah menerima laporan mengenai praktik curang tersebut. Disebutkan, penggilingan padi yang bermain nakal bukan hanya skala kecil, tetapi justru dilakukan oleh pemain besar. Mereka enggan mengikuti ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada 27 Maret 2025.
Pengusaha Penggilingan Padi Beri Tanggapan
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah menindak pihak-pihak yang curang.
“Kalau menurut pemerintah ada yang nakal (setuju untuk diperingatkan dan bila perlu ditindak). Karena yang dirugikan, di samping konsumen juga penggilingan padi lainnya yang bekerja dengan baik,” kata Sutarto, Rabu (23/7/2025).
Ia menambahkan, pemerintah kemungkinan sudah memiliki data akurat terkait praktik kecurangan, bahkan hingga mengetahui identitas pabrik yang terlibat. “Mngkin pemerintah punya data kecurangan dikaitkan dengan besarnya pabrik beras/ penggilinganya. Ssepertinya di media sudah disebutkan merek-merek beras, dan bisa diketahui siapa produsernya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sutarto menegaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha justru sudah mematuhi ketentuan HPP. “Saat ini karena supply gabah di lapangan turun, justru harga GKP naik sampai di atas Rp7.000,” bebernya.
Mengenai potensi keuntungan yang diperoleh, Sutarto menjabarkan bahwa kapasitas produksi tiap penggilingan berbeda-beda. Skala kecil umumnya hanya mampu menggiling 10–15 ton gabah per hari, sementara skala menengah mencapai 15–30 ton. Adapun penggilingan besar dapat mengolah 50 ton hingga lebih dari 500 ton gabah setiap hari.
“Keuntungan penggilingan padi rata-rata pada keadaan normal sekitar 1-2%. Bisnis beras di Indonesia selama setahun diperkirakan Rp500 triliun. Hampir separuhnya adalah untuk untuk pembelian bahan baku di tingkat petani, mungkin sekitar Rp200 triliun,” jelasnya.
Ia menambahkan, sekitar Rp50 triliun lainnya dialokasikan untuk distribusi ke konsumen, sehingga total perputaran ekonomi dari proses pengolahan beras bisa mencapai Rp250 triliun.
Kerugian Negara Capai Rp100 Triliun
Prabowo juga menyoroti praktik curang lainnya, yakni pengusaha yang memalsukan label beras premium. Ia menuding modus tersebut membuat beras biasa dijual dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi.
“Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi (HET). Saudara-saudara, ini adalah penipuan. Ini adalah pidana,” tegas Prabowo.
Ia memerintahkan aparat penegak hukum mengusut tuntas praktik tersebut karena kerugian negara mencapai Rp100 triliun setiap tahun.
“Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri, usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan, kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun, tiap tahun,” ucapnya.
Prabowo menegaskan bahwa angka kerugian tersebut setara dengan dana yang bisa digunakan untuk memperbaiki 330.000 sekolah di Indonesia hanya dalam kurun 3,5 tahun.
“Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah, bea cukai inilah, dan sebagainya. Ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati hanya 4-5 kelompok usaha,” kata Prabowo.
Di hadapan kepala daerah yang hadir, ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. “Ini saya sampaikan di acara yang penting ini. Karena di sini banyak Bupati, banyak Gubernur yang hadir, ribuan Kepala Desa. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat,” tegasnya.
Prabowo pun memastikan tidak akan tinggal diam. “Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan sleuruh perundang-undangan dan peraturan berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung, usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” ancamnya.
Seruan Hentikan Sabotase Ekonomi
Menurut Prabowo, tindakan curang pengusaha beras sama saja dengan menusuk perut rakyat sendiri. Ia mengibaratkan praktik itu sebagai bentuk sabotase ekonomi yang menggerogoti kesejahteraan bangsa.
“Ini yang saya anggap sabotase ekonomi Indonesia. Menikam rakyat. Ini kita harus hentikan. Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin Anda setia kepada rakyat Indonesia, kepada kedaulatan Bangsa Indonesia. Usut! Tindak!,” tutupnya.
