Sebanyak 1.819 produk asal Indonesia kini menikmati tarif nol persen saat memasuki pasar Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini menjadi bagian dari kesepakatan dagang terbaru yang diteken kedua negara melalui Agreement on Reciprocal Tariff (ART) di Washington DC pada Kamis (19/2) waktu setempat.
Kesepakatan tersebut membuka pintu lebar bagi beragam komoditas nasional—mulai dari hasil bumi seperti kopi, kakao, karet, minyak sawit, dan rempah-rempah, hingga produk bernilai tambah tinggi seperti komponen elektronik, semikonduktor, dan komponen pesawat terbang. Jika sebelumnya sebagian produk menghadapi hambatan bea masuk, kini tarif nol persen ibarat karpet merah yang mempersingkat jarak antara produsen dalam negeri dan konsumen di Negeri Paman Sam.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai perjanjian tersebut dirancang dengan prinsip timbal balik dan keuntungan bersama.
“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, tarifnya adalah nol persen,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Jumat (20/2/2026).
Tarif nol persen bukan sekadar angka kosong. Dalam praktik perdagangan internasional, kebijakan ini berarti penghapusan bea masuk yang biasanya menjadi komponen biaya tambahan saat barang melintasi perbatasan. Tanpa beban tersebut, harga produk menjadi lebih kompetitif, daya saing meningkat, dan peluang ekspor melebar.
Selain sektor perkebunan dan industri berteknologi, produk tekstil dan apparel Indonesia juga memperoleh akses serupa melalui skema Tariff Rate Quota (TRQ). Mekanisme ini memungkinkan kuota tertentu masuk dengan tarif preferensial, dalam hal ini nol persen.
“Khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif nol persen dengan mekanisme TRQ,” jelas Airlangga.
Bagi Indonesia, sektor tekstil bukan sekadar lini produksi, melainkan penopang jutaan tenaga kerja. Industri ini menyerap sekitar 4 juta pekerja, menjadikannya salah satu tulang punggung manufaktur nasional. Dengan akses pasar yang lebih terbuka, stabilitas lapangan kerja diharapkan tetap terjaga.
“Tentunya memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia,” ujar Airlangga.
Di tingkat multilateral, kedua negara juga sepakat untuk tidak memberlakukan bea masuk atas transaksi elektronik, selaras dengan posisi bersama dalam forum World Trade Organization (WTO). Langkah ini mempertegas komitmen terhadap ekonomi digital yang bebas hambatan tarif.
Indonesia turut mendorong pengaturan transfer data lintas batas secara terbatas, sesuai regulasi nasional, serta memastikan perlindungan data konsumen tetap setara. Artinya, keterbukaan arus digital tetap dibarengi pagar pengaman agar tidak disalahgunakan.
Pemerintah juga akan menerapkan strategic trade management—sebuah pendekatan pengawasan perdagangan strategis—untuk memastikan aktivitas ekspor-impor berjalan aman dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar tujuan perdamaian. Dalam konteks global yang sarat persaingan, pengawasan ini berfungsi seperti kompas yang menjaga arah perdagangan tetap sesuai kepentingan nasional.
Perjanjian ART akan berlaku 90 hari setelah seluruh proses hukum rampung di kedua negara, termasuk konsultasi dengan DPR RI. Implementasinya pun dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan tertulis bersama, memberi ruang fleksibilitas jika dinamika ekonomi berubah.
“Dalam perjanjian ini tujuannya juga untuk mencapai Indonesia emas, sehingga perjanjian ini juga disebut sebagai new golden age bagi Indonesia maupun Amerika Serikat itu sendiri,” ungkap Airlangga.
Dengan kesepakatan ini, hubungan dagang Indonesia-AS memasuki babak baru. Jika dimanfaatkan optimal, tarif nol persen bukan hanya pengurangan angka dalam tabel bea masuk, melainkan jembatan emas yang menghubungkan potensi domestik dengan pasar global yang lebih luas.
