Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah cepat dengan menghubungi Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono, guna menindaklanjuti kerusakan yang terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Stadion kebanggaan warga Bandung tersebut dilaporkan mengalami kerusakan fisik usai pertandingan antara Persib Bandung melawan Persis Solo pada 24 Mei 2025.
Insiden yang terjadi bukan hanya mencoreng nama baik klub, namun juga menjadi noda di wajah para suporter sejati. Dalam laga penutup tersebut, segelintir penonton yang dikenal sebagai bobotoh melakukan aksi merusak, mulai dari mencabut rumput lapangan hingga memotong jaring gawang. Tindakan tersebut menjadi sorotan karena tidak mencerminkan semangat sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pendukung setia klub.
“Saya sudah telepon Kapolrestabes-nya dan timnya sudah bergerak. Jadi nanti dilihat di profilnya, kalau di profilnya ada di KTP kan mudah. Tapi kalau tidak ada, tetap mau dicari,” kata Dedi Mulyadi usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (25/5/2025).
Menurut Dedi, tindakan sejumlah individu tersebut bukan hanya mencemari nama bobotoh, tetapi juga menyalahi nilai-nilai yang selama ini dijaga oleh komunitas pendukung Persib. Ia menilai, sebagian kecil pelaku telah membungkam citra positif mayoritas bobotoh yang dikenal rasional dan penuh semangat kekeluargaan.
“Karena itu mencederai karakter dari bobotoh. Para pendukung Persib itu kan pendukung cerdas, bukan pendukung emosional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa Persib sebagai simbol dari Jawa Barat turut membawa identitas masyarakat Sunda di mata publik. Karena itu, perilaku destruktif seperti yang terjadi di GBLA bisa merusak persepsi masyarakat terhadap budaya pendukung yang seharusnya beradab dan terdidik. Dalam pandangannya, aksi anarkis tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang pantas mendapatkan sanksi.
“Dan paling utama dari saya adalah, Persib kan identik dengan Jawa Barat. Jawa Barat identik dengan orang Sunda. Jangan sampai terbangun citra bahwa para pendukung kita bukan pendukung yang berpendidikan, tapi pendukung yang arogan. Nah itu kan tindakan kriminal, jadi itu harus ditindak,” pungkas Dedi.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran seorang pemimpin daerah yang ingin menjaga reputasi daerah serta nilai-nilai kultural masyarakatnya agar tidak ternoda oleh tindakan minoritas yang tidak bertanggung jawab.
