Denmark dan Greenland mengambil langkah diplomatik bersama dengan mengajukan gagasan pembentukan misi NATO di kawasan Arktik. Usulan ini muncul di tengah atmosfer geopolitik yang menghangat, menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berulang kali melontarkan ancaman untuk mengambil alih Greenland, pulau strategis yang berstatus wilayah otonomi di bawah Kerajaan Denmark.
Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengonfirmasi bahwa ide tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte. Pernyataan itu disampaikannya dalam forum internasional yang sarat kepentingan global.
Menteri Pertahanan (Menhan) Denmark, Troels Lund Poulsen, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (21/1/2026), mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan oleh Kopenhagen dan Nuuk kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Mark Rutte.
Penjelasan itu disampaikan Poulsen saat menghadiri konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt. Acara tersebut digelar setelah keduanya melakukan pertemuan dengan Mark Rutte serta kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, di markas besar NATO di Brussels, Belgia. Pertemuan itu menjadi ruang diskusi intensif mengenai masa depan keamanan kawasan Arktik yang kini semakin strategis.
“Kami telah membahasnya, dan kami juga telah mengusulkannya,” kata Poulsen dalam konferensi pers tersebut.
Meski demikian, Poulsen tidak merinci bagaimana respons awal Mark Rutte terhadap gagasan tersebut. Sikap NATO atas usulan ini masih menjadi tanda tanya, seiring meningkatnya perhatian global terhadap Arktik yang kini diibaratkan sebagai papan catur baru dalam rivalitas kekuatan besar dunia.
Di sisi lain, Poulsen menegaskan bahwa Denmark tidak akan menutup jalur komunikasi dengan Washington. Ia menekankan pentingnya dialog berkelanjutan, meskipun hubungan dengan AS sempat diwarnai ketegangan akibat pernyataan Trump.
Poulsen juga menegaskan kembali bahwa pihaknya akan melanjutkan dialog dengan para pejabat AS, dan menekankan bahwa Denmark tidak akan “menyerah dalam bersikeras untuk berdialog”.
“Jika Amerika Serikat menarik diri dari NATO besok, kita akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola secara mandiri,” ujarnya, menggarisbawahi bahwa beberapa pernyataan Trump soal Denmark dan Greenland “benar-benar menyakitkan”.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, menegaskan sikap terbuka negaranya terhadap kerja sama internasional. Ia menilai bahwa kolaborasi antar sekutu menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, terutama di wilayah yang semakin sensitif secara geopolitik.
Dalam konferensi pers yang sama, Motzfeldt menegaskan kembali bahwa “semua pintu tetap terbuka” melalui kerja sama dan pembangunan “dengan fokus pada pertahanan bersama” antar sekutu, dan bahwa pertahanan Greenland “terkait erat dengan pertahanan Amerika Serikat”.
Motzfeldt juga menekankan pentingnya peran Greenland dalam setiap pembahasan yang menyangkut masa depan pulau tersebut. Menurutnya, keterlibatan langsung merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap rakyat Greenland.
“Bagi kami, warga Greenland, aspek terpenting dari partisipasi kami adalah mampu berbicara atas nama rakyat Greenland, sekaligus berkontribusi dalam menemukan solusi yang baik untuk kepentingan mereka. Kami telah melakukan pekerjaan itu dengan kami,” ucapnya.
Greenland memang menjadi sorotan internasional karena posisinya yang strategis di kawasan Arktik, kekayaan sumber daya mineral, serta meningkatnya aktivitas Rusia dan China di sekitarnya. Faktor-faktor inilah yang membuat Trump berulang kali menyatakan ketertarikannya untuk mengakuisisi pulau tersebut, dengan dalih keamanan nasional AS.
Trump bahkan sempat mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara-negara Eropa yang menentang rencananya. Namun, baik Denmark maupun Greenland dengan tegas menolak segala bentuk proposal penjualan wilayah. Keduanya kembali menegaskan bahwa kedaulatan atas Greenland berada di tangan Denmark, dan tidak dapat ditawar dalam bentuk apa pun.
