Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal, menegaskan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kini tidak lagi disalurkan langsung ke para penjual. Sebagai gantinya, pendistribusian beras SPHP diperketat melalui platform digital bernama Klik SPHP.
“Tidak langsung (ke penjual). Jadi, menggunakan Klik SPHP, jadi pakai aplikasi sekarang,” ujar Rizal saat berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).
Rizal menjelaskan, langkah ini diambil agar beras SPHP terhindar dari praktik penyimpangan, termasuk pencampuran atau pengoplosan dengan beras lain. Kebijakan ini berlaku bagi semua pihak yang ingin memperoleh beras SPHP, mulai dari pengecer hingga pemerintah daerah.
“Tujuannya apa? Supaya tidak disalahgunakan untuk dioplos itu. Jadi, semua pengecer, maupun TNI Polri, maupun pemda, lain sebagainya kalau pesan beras SPHP harus menggunakan aplikasi Klik SPHP,” imbuh dia.
Penjual Wajib Tersertifikasi
Rizal menambahkan, aplikasi Klik SPHP hanya bisa digunakan oleh penjual yang telah terdaftar dan memiliki sertifikasi resmi.
“Setelah badan usaha jelas dan izinnya lengkap, baru diperbolehkan memesan beras SPHP,” jelas Rizal.
Distribusi beras SPHP difokuskan melalui saluran yang langsung menyentuh konsumen. Di antaranya pedagang eceran di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kios Pangan binaan pemerintah daerah, serta program Gerakan Pangan Murah. Rizal menegaskan, sanksi tegas menanti pihak yang melanggar aturan.
“Apabila tidak mematuhi ketentuan, sanksinya cukup berat dan hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara. Beras SPHP juga tidak boleh dijual di pasar modern,” tambah dia.
Kritik Penyaluran SPHP Sebelumnya
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa distribusi beras SPHP belum selalu tepat sasaran. Penyelidikan menemukan bahwa beberapa outlet yang menyalurkan SPHP ternyata fiktif, bahkan terjadi praktik pengoplosan demi keuntungan.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan lapangan dan menemukan praktik pencampuran beras. Hal ini terjadi karena beras SPHP sebelumnya menggunakan beras impor dengan kandungan butir patah mencapai 5%.
“Karena kemarin itu menggunakan beras impor dengan broken 5% sebenarnya itu beras premium kalau dibuka di mix memang akan mendapatkan keuntungan. Ini yang nggak boleh sehingga beras SPHP memang menggunakan kemasan 5 kilogram dan memang benar di tempat yang baik,” kata Arief dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Selatan, 1 Juli 2025.
Langkah Bulog melalui Klik SPHP diharapkan menjadi “tembok pengaman digital” yang mencegah beras SPHP tersasar atau disalahgunakan, sekaligus memastikan pangan tetap sampai ke tangan masyarakat dengan kualitas terjaga.
