Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) resmi dimulai di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Agenda berskala internasional ini mempertemukan perwakilan parlemen dari 37 negara anggota OKI untuk mendiskusikan berbagai persoalan penting, khususnya yang menyentuh kehidupan masyarakat rentan di berbagai penjuru dunia Islam.
Acara berlangsung dari 12 hingga 15 Mei 2025, dan pada hari kedua pelaksanaan, Selasa (13/5/2025), rangkaian kegiatan telah diisi dengan sesi khusus Parlemen Perempuan Muslim, serta sejumlah pertemuan komite lainnya yang bersifat internal. Sementara itu, puncak acara berupa sidang paripurna akan resmi dibuka oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada Rabu (14/5/2025). Di sela-sela kegiatan, DPR RI juga dijadwalkan menjalin pertemuan bilateral dengan sejumlah parlemen negara sahabat untuk mempererat diplomasi antarnegara.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa konferensi kali ini mengusung tajuk penting, yakni “Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan” atau “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience” yang dirumuskan dalam sidang komite tetap.
“Momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global,” ujar Mardani dalam keterangannya.
Hari pertama sidang diwarnai dengan pembahasan mendalam terkait bagaimana lembaga legislatif dapat berfungsi secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, parlemen dipandang sebagai mercusuar moral yang harus menjaga kepercayaan publik di tengah krisis global yang kian kompleks.
“Mulai dari konflik berkepanjangan seperti di Palestina, perubahan iklim, hingga ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujarnya.
Mardani menegaskan bahwa salah satu fokus utama konferensi ini adalah membela kelompok-kelompok yang selama ini suaranya nyaris tak terdengar, termasuk masyarakat marginal yang tersisih dari pusat pengambilan keputusan.
“Suara parlemen adalah suara mereka yang terpinggirkan,” terang Mardani.
Dalam forum ini, DPR RI juga menyuarakan kecaman keras terhadap praktik yang dilakukan Israel, termasuk pembangunan pemukiman secara ilegal dan tindakan genosida yang disebut sistematis di Gaza.
“Indonesia mendesak seluruh anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel guna menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mardani menyebutkan bahwa forum PUIC diharapkan menjadi jembatan bagi terciptanya kedamaian, khususnya di negara-negara yang tengah dilanda konflik berkepanjangan.
“Tidak hanya Palestina. Semua kita cover, termasuk jalan perdamaian India dengan Pakistan, dan Ukraina dengan Rusia,” jelas Mardani.
Isu-isu kunci lainnya juga turut diangkat dalam konferensi, dari mulai dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina, pembangunan ekonomi berbasis syariah antarnegara Islam, pelindungan hak-hak Muslim minoritas di berbagai belahan dunia, hingga pemberdayaan perempuan dalam dunia politik, khususnya di parlemen.
“DPR mengangkat isu-isu krusial, termasuk pentingnya dukungan kolektif terhadap kemerdekaan Palestina, penguatan kerja sama ekonomi Islam, perlindungan komunitas Muslim minoritas, serta pemberdayaan perempuan di parlemen,” imbuh Mardani.
