Fraksi Partai NasDem DPR RI resmi mengambil langkah tegas terhadap dua anggotanya yang telah dinonaktifkan, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Fraksi meminta agar seluruh hak keuangan—mulai dari gaji, tunjangan, hingga fasilitas penunjang—dihentikan sementara waktu.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem yang dituangkan dalam surat bernomor 168-SE/DPP-NasDem/VIII. Surat itu menetapkan status nonaktif bagi kedua legislator tersebut, berlaku efektif sejak 1 September 2025.
“Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai,” tegas Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, Selasa (2/9/2025).
Penonaktifan Ditangani Mahkamah Partai
Viktor menjelaskan, status nonaktif tersebut kini sedang dalam proses di Mahkamah Partai NasDem. Lembaga internal itu berperan sebagai pengadil yang akan mengeluarkan putusan akhir. Keputusan yang diterbitkan bersifat mutlak, mengikat, dan tidak bisa diajukan banding.
Langkah ini, menurut Viktor, merupakan cermin komitmen partai untuk menjaga kedisiplinan dan memastikan aturan internal dijalankan dengan konsisten. Fraksi NasDem, kata dia, ingin menegakkan mekanisme organisasi dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Menjaga Keutuhan dan Kepercayaan Publik
Di luar persoalan sanksi, Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Diibaratkan seperti merajut kain tenun, perbedaan warna dan benang harus dipadukan dengan rapi agar tidak mudah koyak oleh gesekan. Oleh karena itu, partai mengajak seluruh pihak mengedepankan musyawarah serta dialog sebagai jalan penyelesaian.
“Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Viktor.
Menyikapi Dinamika Politik
Kebijakan yang diambil Fraksi NasDem ini sekaligus menjadi pesan bahwa integritas partai tidak boleh dikompromikan. Dengan menghentikan gaji dan tunjangan anggota yang berstatus nonaktif, partai berusaha menegaskan garis batas yang jelas: jabatan publik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sekadar simbol kekuasaan.
Keputusan ini pun dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga citra lembaga legislatif. Seiring meningkatnya sorotan publik terhadap perilaku para wakil rakyat, langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat agar parlemen tetap menjadi ruang yang kredibel dan bermartabat.
