Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengungkap akar dari sikap kerasnya terhadap Greenland. Menurut pengakuannya, dorongan untuk mencaplok wilayah otonom tersebut menguat setelah dirinya gagal memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian—penghargaan yang selama ini ia klaim layak didapatkan.
Trump menyatakan bahwa kegagalan tersebut mengubah cara pandangnya dalam menentukan arah kebijakan global. Ia menilai dirinya tak lagi terikat kewajiban moral untuk semata-mata menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama, melainkan lebih fokus pada kepentingan nasional Amerika Serikat.
Pandangan itu disampaikan Trump melalui pesan teks yang ia kirimkan langsung kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store pada Minggu (18/1). Dalam pesan tersebut, Trump menumpahkan kekecewaan sekaligus sikap politiknya secara gamblang.
“Mengingat negara Anda memutuskan untuk tidak memberi saya Hadiah Nobel Perdamaian setelah menghentikan 8 Perang dan lebih, saya tidak lagi berkewajiban untuk hanya memikirkan perdamaian, meskipun itu akan selalu menjadi yang utama, tetapi sekarang dapat memikirkan apa yang baik dan pantas untuk AS,” tulis Trump dalam pesannya ke Gahr Store.
Pernyataan itu bak membuka tirai alasan di balik manuver geopolitik Trump yang kembali memanas. Greenland, wilayah es yang selama ini menjadi sorotan strategis, kembali diposisikan Trump sebagai kunci keamanan global versi Washington.
Menanggapi pesan tersebut, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store segera meluruskan persoalan. Ia menegaskan bahwa pemberian Nobel Perdamaian bukan berada di tangan pemerintah Norwegia, melainkan ditentukan oleh lembaga independen.
“Mengenai Hadiah Nobel Perdamaian, saya telah beberapa kali menjelaskan dengan jelas kepada Trump apa yang sudah diketahui secara umum, yaitu bahwa Komite Nobel yang independen, dan bukan pemerintah Norwegia, yang memberikan hadiah tersebut,” kata Store.
Sesuai dengan wasiat pendiri Nobel, Alfred Nobel, penerima Hadiah Nobel Perdamaian dipilih oleh Komite Nobel Norwegia yang ditunjuk langsung oleh Parlemen Norwegia. Mekanisme ini menegaskan jarak antara kepentingan politik negara dan proses penentuan penghargaan.
Namun dalam pesan yang sama, Trump kembali mempertanyakan status kepemilikan Greenland. Ia meragukan klaim Denmark atas wilayah tersebut, dengan alasan tidak adanya dasar tertulis yang jelas menurut versinya. Sikap itu kembali menyalakan bara sengketa lama yang tak pernah benar-benar padam.
“Dunia tidak aman kecuali kita memiliki Kendali Penuh dan Total atas Greenland. Terima kasih!” kata Trump di pesan teks itu.
Pesan Trump tersebut merupakan balasan atas komunikasi sebelumnya yang dikirim Jonas Gahr Store kepada Trump pada hari yang sama. Pesan itu juga ditandatangani bersama Presiden Finlandia Alexander Stubb, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Trump.
Sebelumnya, sejumlah pemimpin Eropa telah berupaya membuka dialog dengan Trump untuk membahas isu Greenland. Mereka juga menyoroti ancaman perang tarif yang sempat dilontarkan Trump sebagai alat tekanan agar Denmark bersedia melepas wilayah tersebut.
Trump sendiri berulang kali menggugat legitimasi Denmark atas Greenland. Padahal, dalam berbagai perjanjian bilateral yang telah ditandatangani selama puluhan tahun, Amerika Serikat secara resmi mengakui hubungan historis dan konstitusional antara Denmark dan Greenland.
Bahkan, dalam amandemen tahun 2004 terhadap pakta pertahanan lama antara Denmark dan AS—yang memberikan akses militer luas bagi Amerika—Greenland secara eksplisit diakui sebagai “bagian yang setara dari Kerajaan Denmark.”
Sejarah juga mencatat adanya transaksi wilayah antara kedua negara. Pada 1916, Denmark menjual wilayah yang kini dikenal sebagai Kepulauan Virgin AS kepada Amerika Serikat seharga US$25 juta dalam bentuk emas. Dalam perjanjian tersebut, terdapat klausul yang menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan menentang jika Denmark memperluas kepentingan politik dan ekonominya ke seluruh Greenland.
Meski demikian, dalam setahun terakhir, Denmark berkali-kali menegaskan penolakannya terhadap keinginan Trump untuk mengambil alih Greenland. Pemerintah Denmark menyatakan tidak memiliki kewenangan menjual wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri.
Denmark juga menegaskan bahwa sekitar 57 ribu penduduk Greenland memiliki hak menentukan masa depan mereka sendiri. Prinsip penentuan nasib sendiri itu menjadi garis tegas yang memisahkan ambisi geopolitik Washington dan realitas politik kawasan Arktik.
