Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri telah mencapai kesepakatan untuk melantik kepala daerah terpilih yang tidak terlibat dalam sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Februari 2025.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey T. Machmudin, bersama dengan Gubernur Jawa Barat yang terpilih, Dedi Mulyadi, menyambut positif keputusan tersebut.
“Hari ini kami Rapim (rapat pimpinan) pertama dengan Gubernur ke-18 karena insya Allah dan sudah diputuskan bahwa pelantikan tanggal 6 Februari itu bersama-sama Gubernur terpilih, Bupati terpilih, Wali Kota terpilih,” ujar Bey usai Rapim di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (22/1/2025).
Menjelang pelantikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan proses transisi, termasuk melibatkan Dedi Mulyadi dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, penyesuaian terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga telah dilakukan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan dapat segera dilanjutkan dan dipercepat pasca pelantikan.
“Gubernur ke-18 menjelaskan filosofi beliau tentang pembangunan Jawa Barat, yang sangat baik karena akan berdampak langsung pada masyarakat,” ungkap Bey.
Bey T. Machmudin merasa yakin bahwa masa transisi ini akan membawa perbaikan signifikan dalam sektor pembangunan di Jawa Barat. Ia juga menekankan perhatian Dedi Mulyadi yang besar terhadap upaya perbaikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas utama.
“Kalau dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, jalannya berbeda. Kalau di Jawa Tengah mulus, di Jawa Barat sudah ‘duk-duk-duk’, itu yang menjadi perhatian,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, KPU, dan Bawaslu atas tercapainya kesepakatan mengenai pelantikan yang dijadwalkan pada 6 Februari.
“Ini momentum strategis agar setelah dilantik nanti langsung bekerja,” ujarnya.
