Kepergian Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, ke Tanah Suci bersama keluarganya memantik gelombang kritik. Di saat wilayah yang ia pimpin tengah menghadapi situasi genting akibat banjir dan longsor, Mirwan tetap bertolak menunaikan ibadah umrah. Keputusan itu membuat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mualem, tak mampu menyembunyikan amarahnya.
“Sudah tidak saya teken, walaupun Mendagri yang teken ya sudah itu terserah sama dia. Kami tidak teken untuk sementara waktu jangan pergi, dia pergi juga, terserah,” ujar Mualem dengan suara meninggi saat ditemui di Lanud Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat (5/12/2025).
Layaknya seseorang yang merasa diabaikan, Mualem menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan langkah lanjutan terkait tindakan Mirwan. Ia menegaskan, dari pihak Pemerintah Aceh sendiri, tidak ada persetujuan keberangkatan tersebut.
“Sama Mendagri nanti sanksinya apa,” tambahnya, memberi isyarat bahwa penilaian akhir berada di tangan pemerintah pusat.
Di tengah situasi genting, foto-foto Mirwan yang tengah berada di Tanah Suci mulai berseliweran di jagat maya. Potret itu diunggah pertama kali oleh akun biro perjalanan yang menangani keberangkatan umrahnya, lalu menyebar luas di media sosial hingga memicu berbagai reaksi publik.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, memberikan penjelasan mengenai proses pengajuan izin yang dilakukan Mirwan. Ia menjabarkan bahwa permohonan izin keluar negeri telah masuk ke meja Gubernur pada Senin (24/11) dengan alasan kepentingan mendesak. Namun hanya dua hari setelah surat itu diajukan, bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor meluluhlantakkan sejumlah wilayah, termasuk Aceh Selatan.
“Gubernur sendiri telah menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi 2025 Aceh, maka gubernur telah menyampaikan balasan tertulis permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak,” kata MTA, Jumat (5/12/2025).
Di tengah situasi krisis yang membutuhkan kehadiran pemimpin daerah, keputusan Mirwan untuk tetap menunaikan ibadah umrah kini bak bara yang menyisakan banyak tanya dan kekecewaan. Pemerintah pusat kini diharapkan memberikan sikap tegas atas kebijakan personal sang bupati yang dinilai tidak selaras dengan kondisi darurat di lapangan.
