Hubungan diplomatik Amerika Serikat (AS) dan Kolombia kian meruncing setelah Washington mencabut visa Presiden Kolombia, Gustavo Petro. Langkah tersebut diambil menyusul partisipasi Petro dalam aksi demonstrasi solidaritas Palestina di New York, di mana ia juga berkesempatan berorasi di hadapan massa.
Departemen Luar Negeri AS menilai pernyataan Petro dalam aksi itu menimbulkan masalah serius. Dalam pidatonya, Petro bahkan menyerukan agar tentara Amerika menolak perintah Presiden Donald Trump.
“Kami akan mencabut visa Petro karena tindakan ceroboh dan provokatif,” kata Departemen Luar Negeri AS, dilansir AFP, Minggu (28/9).
Petro Santai Menanggapi
Meski visanya dibatalkan, Petro tampak tak terpengaruh. Ia mengaku sudah kembali ke Kolombia sehari sebelumnya dan tidak merasa kehilangan.
“Saya sudah sampai di Bogota. Saya tak lagi punya visa untuk pergi ke AS. Saya tidak peduli,” ucap Petro melalui media sosial.
Presiden Kolombia itu menambahkan bahwa dirinya juga memegang kewarganegaraan Eropa. Status tersebut, menurutnya, memungkinkannya tetap masuk ke wilayah AS dengan memanfaatkan sistem otorisasi perjalanan elektronik atau Electronic System for Travel Authorization (ESTA), tanpa harus mengajukan visa konvensional.
Sebelumnya, Petro membagikan rekaman dirinya berorasi dalam demonstrasi di New York. Ia menyerukan pembentukan pasukan global yang lebih besar dari AS, serta mengimbau tentara Amerika agar tak menjadi alat politik yang merugikan kemanusiaan.
“Itulah mengapa dari New York ini, saya meminta para prajurit AS untuk tidak menodongkan senjata ke kemanusiaan. Jangan turuti perintah Trump! Turutilah perintah kemanusiaan,” ujar Petro.
Rivalitas Petro dan Trump
Ketegangan antara Petro dan Trump tidak hanya berhenti di jalanan New York. Perseteruan keduanya juga mencuat dalam forum resmi Sidang Majelis Umum PBB.
Pada kesempatan itu, Petro secara terbuka menuding Trump bertanggung jawab atas serangan militer di kawasan Karibia yang menewaskan anak muda tak bersenjata. Ia bahkan menyerukan agar proses hukum internasional digelar terhadap Presiden AS tersebut.
“Proses pidana harus dimulai terhadap para pejabat yang berasal dari AS, termasuk pejabat senior yang memberi perintah, Presiden Trump,” ujar Petro pada Sidang Majelis Umum PBB, Selasa (23/9).
Trump tak tinggal diam. Dalam pidatonya di forum yang sama, ia melontarkan kritik keras terhadap Kolombia. Menurut Trump, negeri itu telah lama menjadi pusat produksi kokain, yang disebutnya sebagai “racun berbahaya” bagi masyarakat AS.
“Kepada setiap teroris preman yang menyelundupkan obat-obatan beracun ke AS, harap berhati-hati kami akan menghancurkan kalian,” kata Trump di PBB.
Retaknya Hubungan Lama
AS dan Kolombia sejatinya memiliki sejarah panjang sebagai sekutu, khususnya dalam perang melawan narkoba. Namun, hubungan itu kini terguncang. Trump pekan lalu bahkan secara resmi mencoret Kolombia dari daftar sekutu strategis AS, sebuah langkah yang semakin menegaskan jurang politik antara kedua negara.
Pencabutan visa Petro menjadi simbol terbaru dari memburuknya ikatan kedua negara. Jika dulu AS dan Kolombia berjalan beriringan layaknya dua sahabat seperjuangan, kini hubungan itu ibarat kapal yang oleng diterpa badai—masih berlayar, namun arahnya kian tak menentu.
