Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi mengumumkan langkah penting dalam memperkuat pilar hukum nasional. Dalam sebuah momen yang menjadi sorotan publik, Prabowo menyampaikan bahwa gaji para hakim akan mengalami peningkatan signifikan, dengan persentase tertinggi mencapai 280%.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo saat menghadiri acara Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang disiarkan secara virtual pada Kamis (12/6/2025). Kebijakan ini disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memperbaiki kondisi internal lembaga peradilan, sekaligus menghindarkan hakim dari potensi intervensi ekonomi yang bisa menggerogoti integritas.
“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8 hari ini umumkan bahwa gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan tertinggi capai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang junior yang paling bawah,” tegas Prabowo dalam sambutannya.
Menguatkan Perisai Keadilan
Menurut Prabowo, keputusan ini bukan sekadar bentuk penghargaan atau pemanjaan terhadap profesi hakim, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sistem hukum. Dalam pandangan presiden, seorang hakim ibarat perisai terakhir dalam mempertahankan keadilan — jika perisai itu rapuh karena tekanan ekonomi, maka hukum pun bisa roboh diterpa badai korupsi dan ketidakadilan.
“Dan itu tidak memanjakan. Daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk nggak jelas itu. Berkali-kali saya kasih peringatan,” tegas Prabowo.
Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia membutuhkan aparat peradilan yang tak bisa digoyahkan oleh rayuan atau tekanan. Ia menyoroti perlunya ketegasan karakter dari seorang hakim, yang tidak tergoda oleh kekayaan atau tekanan politik.
“Kita benar-benar butuh hakim yang tidak bisa digoyahkan dan tidak bisa dibeli,” tambahnya menekankan.
18 Tahun Tanpa Kenaikan
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengungkapkan keterkejutannya saat mengetahui bahwa selama hampir dua dekade, para hakim tidak pernah merasakan kenaikan gaji. Sementara itu, mereka terus menangani perkara-perkara besar, bahkan yang bernilai hingga triliunan rupiah. Ketimpangan antara beban kerja dan imbalan yang diterima dianggap sebagai salah satu sumber kerentanan integritas aparat hukum.
“Begitu saya jadi presiden saya kaget. Gimana gaji hakim? Pak hakim sudah 18 tahun tak alami kenaikan. Padahal hakim ini tangani perkara triliunan,” sebut Prabowo.
Langkah Awal Reformasi Peradilan
Langkah Prabowo ini dinilai banyak kalangan sebagai permulaan dari reformasi menyeluruh di sektor hukum. Meningkatkan kesejahteraan bukanlah satu-satunya solusi, namun merupakan fondasi penting agar para penegak hukum bisa bekerja dengan kepala tegak, tanpa takut ataupun tergoda.
Dengan gaji yang lebih layak, diharapkan para hakim mampu menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan yang tak berpihak — seperti tembok yang tak retak oleh rayuan emas ataupun ancaman kekuasaan.
