Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan para pejabat tinggi Kabinet Merah Putih di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (23/11/2025). Agenda tersebut berlangsung sejak matahari masih tinggi hingga malam hari menyelimuti kawasan Hambalang, menunjukkan bahwa isu yang dibicarakan bukan perkara ringan.
Sejumlah tokoh penting tampak hadir dalam rapat tersebut. Di antara mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Komposisi peserta menunjukkan bahwa isu yang dibahas menyentuh aspek keamanan, hukum, dan pengelolaan kekayaan alam secara menyeluruh.
Agenda Strategis: Dari Kawasan Hutan hingga Aktivitas Tambang Ilegal
Melalui informasi yang dirilis akun Instagram Sekretariat Kabinet, rapat tersebut berfokus pada isu-isu strategis yang selama ini menjadi perhatian besar pemerintah. Pertemuan itu bukan sekadar diskusi rutin, tetapi seperti “meja operasi” untuk membedah persoalan-persoalan mendasar terkait pengelolaan sumber daya negara.
Ada empat pokok bahasan utama yang mengemuka:
- Hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Pemerintah ingin memastikan langkah-langkah yang ditempuh satgas berjalan konsisten, termasuk memperkuat kebijakan agar kawasan hutan negara tidak lagi menjadi arena bebas bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. - Penertiban kawasan pertambangan.
Pemerintah menyoroti tambang-tambang yang berada di luar aturan, termasuk mereka yang beroperasi tanpa izin atau melanggar batas wilayah produksi. - Konsekuensi hukum terhadap pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan.
Fokus ini menegaskan tekad pemerintah untuk tidak sekadar memberi peringatan, tetapi memberi sanksi hukum tegas kepada yang melanggar. - Penanganan kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.
Dalam konteks ini, negara ingin menunjukkan keberadaan dan kewibawaannya, terutama pada wilayah yang menjadi “zona abu-abu” akibat lemahnya pengawasan bertahun-tahun.
Keempat poin tersebut menunjukkan bahwa rapat di Hambalang bukan hanya sekadar evaluasi, tetapi perumusan langkah konkret yang menyangkut pengamanan kekayaan negara dari praktik-praktik ilegal.
Prabowo Tegaskan Amanat Konstitusi
Mengutip unggahan resmi akun @sekretariat.kabinet, pemerintah menekankan bahwa komitmen Presiden tetap sejalan dengan mandat konstitusi. Dalam keterangan tersebut tertulis, “Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’.”
Pernyataan itu menegaskan bahwa langkah penertiban bukan hanya untuk menindak pelanggaran, tetapi bagian dari upaya memastikan kekayaan alam benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia—bukan hanya segelintir pihak yang meraup keuntungan dengan cara tidak sah.
Hambalang Jadi Pusat Pengambilan Keputusan Penting
Pertemuan intensif ini mengisyaratkan bahwa pemerintah sedang mempercepat penataan ulang pengelolaan sumber daya alam nasional. Dengan melibatkan aparat penegak hukum, kementerian strategis, dan jajaran pertahanan, arah kebijakan menunjukkan bahwa negara ingin hadir kuat, terkoordinasi, dan efektif dalam menjaga kawasan hutan dan sektor pertambangan.
Rapat panjang di Hambalang pada akhirnya menjadi simbol bahwa pemerintah bergerak simultan dalam memperkuat tata kelola, menutup celah pelanggaran, dan mempertegas bahwa kekayaan alam negeri harus dijaga bersama demi kesejahteraan rakyat.
