PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta terus mengintensifkan upaya penutupan titik-titik pelintasan sebidang yang tidak resmi. Langkah ini diambil sebagai respons krusial untuk meminimalisir risiko kecelakaan yang mengancam keselamatan perjalanan kereta api serta pengguna jalan. Namun, di balik niat baik tersebut, terselip sebuah realitas kompleks yang menunjukkan bahwa fenomena pelintasan liar bukanlah sekadar masalah infrastruktur semata, melainkan refleksi dari denyut nadi kebutuhan mobilitas harian masyarakat yang telah mengakar kuat selama bertahun-tahun.
Fenomena penutupan pelintasan liar yang kemudian dibuka kembali secara ilegal oleh warga setempat menjadi bukti nyata bahwa persoalan ini melampaui sekadar pemasangan pagar atau portal. Djoko Setijowarno, seorang akademisi di Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata dan juga anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menyoroti bahwa maraknya pelintasan liar dipicu oleh kebutuhan mendesak masyarakat akan akses cepat untuk menunjang berbagai aktivitas keseharian. Ia menjelaskan bahwa di wilayah megapolitan seperti Jabodetabek, banyak permukiman warga yang secara geografis terbelah oleh jalur rel kereta api. Akibatnya, pelintasan-pelintasan yang terkesan informal ini kerap bertransformasi menjadi jalur vital bagi warga untuk menjalankan aktivitas penting seperti bekerja, bersekolah, berdagang, hingga sekadar berpindah antar lingkungan tempat tinggal.
Salah satu kasus yang baru-baru ini mencuat terjadi di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, pada pertengahan Mei 2026. Pihak PT KAI Daop 1 Jakarta mengambil langkah tegas dengan menutup salah satu pelintasan liar yang berada di lintas Cawang-Tebet. Pelintasan ini sebelumnya dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat sebagai akses penghubung antarwilayah permukiman. Tindakan penutupan ini tak pelak menimbulkan gelombang keberatan dari sebagian warga. Mereka berargumen bahwa jalur tersebut memiliki peran krusial dalam menunjang mobilitas harian mereka. Bahkan, dalam perkembangannya, titik penutupan sempat mengalami pergeseran lokasi setelah melalui serangkaian proses mediasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan warga, jajaran pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta manajemen PT KAI.
Situasi serupa bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, di kawasan kolong Flyover Roxy, Jakarta Pusat, sebuah pelintasan yang telah ditutup oleh pihak berwenang justru kembali diaktifkan oleh warga. Alasan utama di balik tindakan ini adalah ketidakpuasan terhadap akses alternatif yang dianggap terlalu jauh dan memutar, terutama bagi para pengguna sepeda motor. Perasaan ketidaknyamanan dan efisiensi waktu yang hilang mendorong warga untuk mencari solusi praktis, meskipun berisiko.
Kondisi serupa juga teramati di wilayah Depok-Citayam. Pelintasan liar yang sebelumnya telah ditutup oleh PT KAI, pasca insiden tragis tabrakan antara angkot dan kereta, dilaporkan kembali dibuka oleh warga. Di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, upaya pemasangan pembatas pada sebuah akses juga diakali oleh warga dengan cara membongkar pembatas tersebut agar kendaraan roda dua tetap bisa melintas.
Menurut Djoko Setijowarno, situasi ini secara gamblang menunjukkan bahwa keberadaan pelintasan liar kerap kali lahir dari kesenjangan antara kebutuhan akses masyarakat yang sangat besar dengan ketersediaan jalur alternatif yang memadai dan efisien. Ketika sebuah akses vital ditutup tanpa adanya solusi pengganti yang memadai, naluri masyarakat untuk mencari cara agar tetap dapat beraktivitas mendorong mereka untuk melakukan tindakan seperti membongkar pagar pembatas atau bahkan membuka jalur baru di lokasi lain yang dianggap lebih praktis dan mudah dijangkau.
Selain faktor kebutuhan akses yang mendesak, aspek pengawasan yang masih lemah juga menjadi salah satu problematika yang berkontribusi pada maraknya pelintasan liar. Banyak dari jalur-jalur tidak resmi ini berlokasi di area padat penduduk dengan tingkat aktivitas yang sangat tinggi. Kondisi ini menyulitkan upaya pemantauan secara terus-menerus dan menyeluruh oleh pihak berwenang.
Djoko berpendapat bahwa pendekatan penutupan pelintasan liar seharusnya tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga harus dibarengi dengan upaya pendekatan sosial yang intensif kepada masyarakat sekitar. Ia menekankan bahwa budaya mencari jalan pintas ini telah berlangsung lama dan bahkan telah dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas sehari-hari. "Jika hanya ditutup tanpa adanya komunikasi yang memadai dan solusi akses alternatif yang jelas, biasanya pelintasan baru akan kembali muncul. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa bahwa kebutuhan mobilitas mereka tidak terpenuhi," jelasnya.
Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pelintasan liar menyimpan potensi risiko yang sangat besar. Data yang dihimpun oleh PT KAI Daop 1 Jakarta menunjukkan bahwa insiden kendaraan yang bertabrakan dengan kereta api masih terus terjadi setiap tahunnya, termasuk di titik-titik pelintasan yang tidak resmi. Angka ini menjadi alarm yang jelas bagi semua pihak.
Oleh karena itu, Djoko menekankan bahwa penyelesaian masalah pelintasan liar membutuhkan sebuah sinergi dan kolaborasi yang kuat dari berbagai elemen, mulai dari PT KAI sebagai operator kereta api, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam tata ruang dan infrastruktur, hingga masyarakat itu sendiri sebagai pengguna jalan dan pemangku kepentingan utama. Upaya penutupan pelintasan memang merupakan langkah yang tak terhindarkan demi menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Namun, aspek krusial lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian serius adalah penyediaan akses pengganti yang memadai dan penataan konektivitas wilayah yang lebih baik. Hal ini penting agar masyarakat tidak lagi merasa terpaksa untuk membuka kembali jalur-jalur ilegal yang membahayakan. Inovasi dan solusi komprehensif adalah kunci untuk menciptakan keseimbangan antara keselamatan transportasi publik dan kebutuhan mobilitas warga.
