Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait mekanisme penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ia menyoroti belum dimanfaatkannya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sebenarnya sudah tersedia sebagai acuan utama.
Menurut Purbaya, basis data tersebut telah dirancang untuk membantu program pemerintah dalam menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Namun hingga kini, Kementerian ESDM masih enggan mengintegrasikannya.
“Kita punya DTSEN. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami akan diskusi dengan mereka, supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9).
Masih Ada Orang Kaya yang Menikmati Subsidi
Purbaya menegaskan bahwa penyaluran subsidi energi selama ini belum sepenuhnya adil. Ia mencontohkan masih banyak masyarakat kalangan mampu yang ikut menikmati fasilitas yang seharusnya diberikan kepada kelompok rentan. Kondisi ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal subsidi yang hadir untuk menopang kebutuhan masyarakat kecil.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah belum bisa sepenuhnya menghentikan kebijakan subsidi. Penyebabnya, laju pertumbuhan ekonomi nasional masih berjalan lambat sehingga banyak masyarakat miskin yang tetap membutuhkan dukungan dari negara.
Dukungan pada Visi Ekonomi 8 Persen
Menkeu Purbaya sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga menembus angka 8 persen. Ia menyebut lonjakan ekonomi yang tinggi akan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi.
“Dikeluarkanlah itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi, kita mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat. Pada suatu titik, enggak harus subsidi lagi,” tuturnya.
Walaupun target tersebut tidak mudah, Purbaya tetap optimistis bahwa arah pembangunan ekonomi saat ini lebih baik dibanding sebelumnya.
“Walaupun susah mungkin ke 8 persen, tapi selama kita bergerak ke arah sana, bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita kita lama-lama akan tercapai juga,” imbuhnya.
Subsidi Tetap Jadi Instrumen Penting
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengungkapkan pagu anggaran subsidi dan kompensasi pada tahun 2025 mencapai Rp498,8 triliun. Hingga Agustus 2025, realisasi penyaluran sudah mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen.
Ia menambahkan, distribusi keuntungan ekonomi di Indonesia belum dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Karena itu, subsidi masih dianggap sebagai instrumen vital untuk menjaga kesejahteraan publik.
“Jadi, subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang,” tandas Purbaya.
