Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk segera mendirikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional serta Satuan Tugas (Satgas) PHK mendapat sambutan positif dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Inisiatif ini dianggap sebagai langkah monumental dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menjelaskan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan terdiri dari perwakilan pemerintah, tokoh-tokoh serikat buruh, hingga akademisi yang berkompeten dalam masalah ketenagakerjaan.
“Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu masukan dari kami dan disambut Presiden Prabowo. Dewan itu tentunya berisikan pemerintah, pimpinan-pimpinan buruh, akademisi, dan ini merupakan langkah luar biasa,” ujar Andi, Sabtu (3/5/2025).
Fokus utama dari pembentukan dewan ini adalah untuk memperbaiki taraf hidup buruh. Andi Gani mengungkapkan bahwa salah satu perhatian utama dewan adalah menyediakan perumahan bagi buruh, memberikan bantuan pendidikan, dan memperhatikan kesejahteraan ekonomi buruh serta keluarganya. “Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bertugas agar buruh dan keluarganya bisa sejahtera, contohnya mengenai perumahan, kesejahteraan upah lalu pendidikan anak dan keluarganya. Kami juga mengusulkan kepada Pak Prabowo kemarin supaya buruh-buruh itu bisa diberikan beasiswa untuk bisa menambah kapasitas akademik teman-teman buruh,” terang Andi.
Selain itu, Satgas PHK yang juga akan dibentuk memiliki tugas yang lebih luas dari sekadar menangani buruh yang di-PHK. Satgas ini, menurut Andi, akan berperan dalam mencegah terjadinya PHK, memberikan solusi kepada pekerja yang sudah di-PHK, dan membantu mereka menemukan lapangan pekerjaan baru. “Satgas PHK juga sama tapi tugasnya bukan hanya mengurusi orang PHK, tapi bagaimana mencegah orang di-PHK, kedua mengurus orang yang sudah di-PHK dan ketiga mencarikan pekerjaan baru,” jelas Andi.
Keterlibatan pihak-pihak terkait seperti perwakilan buruh, pengusaha, serta lembaga kepolisian melalui Desk Pidana Ketenagakerjaan Polri akan menjadi bagian dari Satgas ini, untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam proses PHK. “Satgas PHK dihubungkan juga dengan Desk Pidana Ketenagakerjaan Polri, apabila ada pelanggaran pidana yang terkait PHK akan diserahkan ke Desk Pidana Ketenagakerjaan Polri,” lanjutnya.
Andi menambahkan bahwa perwakilan dari KSPSI akan segera melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana untuk merumuskan detail pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. “Kami akan bertemu presiden dalam waktu segera untuk membahas bagaimana pembentukan dewan tersebut dalam waktu sangat dekat kami akan dipanggil ke istana. Tapi ini suatu hal monumental,” ujar Andi.
Presiden Prabowo sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan melibatkan para pemimpin serikat buruh di seluruh Indonesia. Dalam pidatonya di depan ribuan buruh di Monas, Jakarta pada Kamis (1/5), Prabowo mengatakan, “Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia.” Dewan ini nantinya akan mempelajari kondisi terkini buruh dan memberikan masukan kepada Presiden terkait peraturan yang dianggap tidak memadai dalam melindungi buruh. “Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberikan masukan ke saya dan akan segera kita perbaiki,” lanjut Prabowo.
Prabowo juga menegaskan akan membentuk Satuan Tugas PHK yang berfungsi untuk mengawasi dan melindungi buruh yang terancam PHK. “Kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK, kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja-pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, bila perlu tidak ragu-ragu negara akan turun tangan,” ungkapnya tegas.
Langkah-langkah ini, menurut banyak kalangan, menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan memastikan bahwa sektor ketenagakerjaan di Indonesia lebih sejahtera dan terjamin. Sebagai upaya untuk mengurangi ketidakpastian dan menjaga keberlanjutan ekonomi negara, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi permasalahan buruh di Indonesia.
