Kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencoreng nama institusi penegak hukum di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dua anggota kepolisian setempat kini harus berhadapan dengan proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan praktik penyelundupan solar bersubsidi. Tindakan ilegal ini terbongkar berkat penyitaan ribuan liter BBM jenis solar yang seharusnya disalurkan untuk masyarakat.
Penetapan status tersangka ini merupakan puncak dari penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) NTT. Keduanya adalah Inspektur Polisi Satu (Iptu) HPD, yang memiliki jabatan sebagai Komandan Kompi 4 Batalion B Pelopor di Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda NTT, dan Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) DGL, yang menjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengamanan Internal (Paminal) di Polres Manggarai Timur. Saat ini, kedua oknum tersebut telah ditempatkan di fasilitas penahanan khusus yang disediakan oleh Polda NTT, menunggu proses hukum lebih lanjut.
Terungkapnya kasus ini bermula dari operasi penindakan yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan solar bersubsidi dalam jumlah signifikan, yakni mencapai 2.955 liter. Insiden penangkapan terjadi di sepanjang Jalan Trans Flores pada hari Kamis, tanggal 16 April 2026. Juru bicara Polda NTT, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) AKBP Muhammad Andra Wardhana, memberikan keterangan detail mengenai kronologi dan peran masing-masing tersangka dalam jaringan penyelundupan ini.
Menurut AKBP Andra Wardhana, peran Iptu HPD yang bertugas di wilayah Manggarai Barat adalah sebagai pihak yang memesan atau menampung BBM solar bersubsidi tersebut. Sementara itu, Aipda DGL yang berada di Manggarai Timur memiliki tugas untuk menyediakan atau mendistribusikan BBM tersebut. Keduanya diduga telah merencanakan pengiriman solar bersubsidi dari Manggarai Timur menuju Manggarai Barat. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan oleh aparat kepolisian saat proses pengiriman sedang berlangsung, sehingga kedua tersangka berhasil ditangkap di lokasi kejadian.
AKBP Andra Wardhana menjelaskan lebih lanjut bahwa Aipda DGL diketahui telah menimbun atau mengumpulkan BBM bersubsidi tersebut di wilayah Manggarai Timur. Penimbunan ini dilakukan sebagai persiapan sebelum BBM tersebut diangkut dan dikirimkan ke tujuan yang telah direncanakan di Manggarai Barat. Pihak kepolisian terus mendalami jaringan ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, baik dari kalangan sipil maupun aparat penegak hukum lainnya.
Modus operandi yang diduga digunakan oleh para tersangka ini adalah memanfaatkan kelangkaan dan tingginya permintaan akan solar bersubsidi di beberapa wilayah, yang kemudian dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi melalui penjualan di pasar gelap atau kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Harga solar bersubsidi yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar komersial menjadi daya tarik utama bagi para pelaku penyelundupan untuk mengeruk keuntungan ilegal.
Tindakan penyelundupan BBM bersubsidi ini tidak hanya merugikan negara dari sisi fiskal, tetapi juga mengganggu stabilitas pasokan energi bagi masyarakat yang berhak menerimanya. BBM bersubsidi dirancang khusus untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi transportasi dan usaha kecil. Namun, praktik ilegal seperti ini justru mengalihkan jatah BBM bersubsidi tersebut kepada pihak-pihak yang tidak semestinya, sehingga menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat konsumen akhir.
Polda NTT menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Tindakan tegas akan diambil terhadap siapa saja yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal ini, tanpa pandang bulu. Hal ini sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan memastikan bahwa BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan setiap dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang mereka temukan. Informasi dari masyarakat sangat berharga dalam upaya penindakan dan pencegahan kejahatan serupa. Dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat luas dapat diminimalisir.
Proses hukum terhadap kedua tersangka akan terus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka akan dijerat dengan pasal-pasal terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi, yang ancaman hukumannya cukup berat. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparat penegak hukum untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, serta tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.
Dugaan penyelundupan BBM bersubsidi ini juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dan penyaluran BBM di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis dan logistik. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa program BBM bersubsidi dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Lebih lanjut, investigasi ini juga diharapkan dapat mengungkap tuntas jaringan penyelundupan BBM bersubsidi yang mungkin lebih luas. Keterlibatan dua oknum polisi menunjukkan adanya potensi kebocoran informasi atau bahkan keterlibatan langsung dari pihak-pihak yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap kedua tersangka akan mencakup upaya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai motif, cara kerja, dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam skema ilegal ini.
Polda NTT berjanji akan terus melakukan pengembangan kasus ini secara komprehensif. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa dan menunjukkan keseriusan institusi kepolisian dalam membersihkan diri dari oknum-oknum yang mencoreng nama baik institusi. Publik akan terus menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus yang melibatkan ribuan liter solar bersubsidi ini.
