Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memanggil sejumlah pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta buntut dari kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat terjadi belakangan ini. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menuturkan bahwa undangan ini dimaksudkan untuk mendengar langsung kendala yang dihadapi para pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah masih dalam tahap mencari formula terbaik untuk mengurai masalah ketiadaan stok tersebut.
“Memanggil pihak swasta dan tadi sudah selesai meeting nya. Ini masih dalam tahap pembahasan, kita mendengarkan apa yang menjadi concern dari SPBU swasta. Untuk solusinya masih dalam tahap diskusi saat ini,” kata Anggia saat ditemui di Kantor Ditjen Migas, Jakarta.
Mekanisme B2B dengan Pertamina
Anggia menambahkan, jalan keluar sementara yang ditawarkan pemerintah adalah tetap mengarahkan SPBU swasta untuk membeli pasokan dari kilang Pertamina melalui mekanisme business to business (B2B).
“Ya alasan sesuai dengan Pak Menteri sampaikan juga B2B saja mekanismenya, bisnis to bisnis saja dengan Pertamina,” ujarnya.
Ia menyebut, Pertamina pada dasarnya sudah menyatakan kesanggupan untuk memasok kebutuhan BBM kepada SPBU swasta. Namun, teknisnya masih harus diperdalam melalui diskusi antar badan usaha.
“Sudah, Pertamina menyanggupi tinggal diatur saja mekanisme teknisnya seperti apa masih dalam diskusi, karena itu kan dikembalikan ke masing-masing badan usaha ya,” lanjutnya.
Tidak Ada Tambahan Kuota Impor
Di sisi lain, Anggia menegaskan bahwa tahun ini pemerintah tidak akan mengucurkan tambahan kuota impor BBM bagi SPBU swasta. Alasannya, mereka sudah memperoleh jatah tambahan sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya.
“Artinya sudah 110% dari tahun lalu, bukan berarti nggak ada penambahan dan bukan berarti ada pembatasan dalam hal ini kan. Memang market share-nya aja lagi tumbuh kan, jadi sesuai dengan itu,” kata Anggia.
Sinkronisasi Pasokan
Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman juga menekankan bahwa solusi jangka pendek yang tengah disiapkan adalah melakukan sinkronisasi antara pasokan SPBU swasta dengan stok yang dimiliki Pertamina.
“Tadi pagi pak menteri, baru memimpin pertemuan dan mengarahkan kita untuk melaksanakan yang namanya proses sinkronisasi, kenapa? Karena kan SPBU swasta sudah diberikan tambahan alokasi sebesar 10% terhadap alokasi tahun 2024. Jadi 110% lah begitu,” jelas Laode di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Laode menambahkan, pertemuan lanjutan akan digelar awal pekan depan untuk mematangkan sinkronisasi tersebut.
“Nah bagaimana kekuranganya itu akan kita sinkronisasikan dengan Pertamina. Tadi selesai rapat, mungkin awal minggu depan kita panggil,” tambahnya.
Menurut Laode, keputusan untuk tidak membuka keran impor tambahan sekaligus menjadi langkah pemerintah menjaga keseimbangan neraca perdagangan nasional.
“Kan sudah dikasih tambahan 10%, dan kita akan sinkronkan,” tandasnya.
Antara Pasokan dan Permintaan
Permasalahan kosongnya stok BBM di SPBU swasta bisa dianalogikan sebagai sumur yang debit airnya sudah ditambah, namun konsumsi warga yang meningkat membuat air tetap terasa kurang. Pemerintah berupaya memastikan agar distribusi berjalan merata, tanpa harus menambah beban impor yang bisa menggerus stabilitas ekonomi negara.
