Di tengah berbagai tantangan fiskal dan dinamika ekonomi global, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah penyesuaian anggaran negara dengan menurunkan alokasi subsidi tahun 2025 menjadi Rp288,1 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi awal dalam APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp307,9 triliun.
Informasi ini tercantum dalam Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2025, yang dirilis pada Jumat, 4 Juli 2025.
Penyesuaian ini bukan semata-mata keputusan mendadak, melainkan didorong oleh serangkaian faktor, mulai dari perubahan indikator ekonomi makro, hingga evaluasi terhadap efektivitas penyaluran subsidi selama semester pertama tahun berjalan. Pemerintah menilai perlunya pengelolaan fiskal yang lebih presisi, termasuk dalam aspek belanja subsidi, agar tetap selaras dengan kemampuan keuangan negara.
“Demikianlah dikutip berdasarkan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I 2025, Jumat (4/7/2025)”.
Harga Minyak Dunia dan Nilai Tukar Jadi Penentu
Beberapa komponen utama yang mempengaruhi revisi besaran subsidi antara lain adalah proyeksi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diperkirakan berada dalam rentang US$68 hingga US$82 per barel. Angka ini menjadi tolok ukur penting karena subsidi energi di Indonesia sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia.
Tak hanya itu, pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS juga turut menekan postur anggaran. Pemerintah memproyeksikan nilai tukar berkisar antara Rp16.300 hingga Rp16.800 per dolar AS, yang berarti lebih tinggi dari asumsi awal dalam APBN 2025.
Perubahan variabel makroekonomi ini pada akhirnya menuntut adanya penyesuaian jumlah subsidi, agar tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kestabilan keuangan negara.
Penyaluran dan Verifikasi Jadi Sorotan
Di luar faktor eksternal, pemerintah juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem penyaluran subsidi. Evaluasi semester pertama menunjukkan bahwa verifikasi dan proses administrasi yang lebih ketat berkontribusi dalam penyusutan angka subsidi, terutama pada sektor energi.
Peningkatan akurasi dalam penyaluran subsidi disebut mampu mencegah kebocoran dan menargetkan bantuan kepada kelompok penerima yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi distribusi subsidi yang lebih akuntabel.
“Adapun yang mempengaruhi subsidi antara lain, perkembangan asumsi dasar ekonomi makro sampai dengan akhir tahun serta kebijakan pemerintah sampai dengan akhir tahun.”
“Faktor lain yang turut mempengaruhi subsidi adalah realisasi volume dan perbaikan proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi.”
Subsidi LPG 3 Kg Alami Penurunan Paling Tajam
Salah satu pos anggaran yang mengalami pemangkasan paling signifikan adalah subsidi untuk LPG tabung 3 kilogram, yang selama ini diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM kecil.
Jika sebelumnya alokasinya mencapai Rp87 triliun, kini nilai tersebut dipangkas menjadi hanya Rp68,7 triliun. Ini berarti penurunan hampir Rp18,3 triliun atau sekitar 21 persen dari proyeksi awal.
Langkah ini diambil menyusul adanya evaluasi efektivitas distribusi LPG 3Kg, yang kerap dinilai tidak tepat sasaran, serta rawan penyalahgunaan di tingkat pengecer. Pemerintah berupaya mendorong mekanisme distribusi tertutup berbasis data untuk LPG 3Kg agar benar-benar menyentuh kelompok yang berhak.
Penyesuaian subsidi ini menjadi gambaran bahwa APBN 2025 dirancang dengan pendekatan realistis, mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dinamis dan kebutuhan untuk menjaga kesinambungan fiskal negara. Namun demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pemangkasan tersebut tidak berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat kecil, yang selama ini sangat mengandalkan subsidi energi sebagai pelindung ekonomi rumah tangga mereka.
