Kasus dugaan penyimpangan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, dorongan untuk menelusuri akar persoalan datang dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa dua sosok sentral dalam proyek strategis nasional tersebut, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Boyamin, pemanggilan keduanya penting untuk memastikan apakah ada arahan langsung atau pengondisian kebijakan yang berpengaruh terhadap hasil tender. Ia menilai bahwa langkah ini menjadi kunci untuk membuka tabir proses pengambilan keputusan yang akhirnya membuat China memenangkan proyek, padahal sebelumnya proyek tersebut disebut-sebut akan digarap oleh Jepang.
“Nah untuk menguji tidak benar anak buahnya kan apa perintah pimpinannya, yang pimpinannya perintahkan A ternyata B, pimpinan bilang harganya misalnya harus dibuat wajar dengan kajian benar, tapi ternyata tidak benar. Atau pimpinan perintahkan ke Jepang tapi anak buahnya ke China misalnya, ya perlu diminta keterangan kalau pak presiden maupun LBP,” kata Boyamin.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa menurut MAKI, proses penentuan mitra pembangunan kereta cepat perlu diaudit secara menyeluruh. Boyamin menilai penting untuk mengetahui apakah perubahan arah proyek merupakan inisiatif teknis di lapangan atau justru keputusan strategis di tingkat atas.
Mahfud MD Dianggap Punya Peran Kunci
Selain Jokowi dan Luhut, Boyamin juga menyoroti pentingnya menghadirkan mantan Menkopolhukam Mahfud MD sebagai saksi ahli. Menurutnya, Mahfud memiliki pandangan hukum yang luas dan mampu memberikan penilaian objektif terkait dasar legalitas proyek tersebut.
“Ya pak Mahfud ya boleh saja karena sebagai ahli hukum tata negara bisa menilai kebijakan. Dan kebijakan itu apakah diambil secara benar atau tidak benar atau bahkan melakukan perbuatan melawan hukum, itu pak Mahfud bisa untuk dimintai keterangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Mahfud MD mungkin memiliki data atau informasi penting yang dapat memperjelas proses penyusunan kebijakan proyek kereta cepat. Keterangan dari pakar tata negara itu diharapkan menjadi landasan kuat bagi KPK untuk menilai apakah kebijakan pengalihan tender dilakukan sesuai koridor hukum atau justru menyimpang dari prinsip good governance.
KPK Sudah Naikkan Kasus ke Tahap Penyelidikan
Di sisi lain, KPK telah mengonfirmasi bahwa dugaan korupsi dalam proyek Whoosh telah naik ke tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025. Langkah ini menjadi sinyal bahwa lembaga antirasuah tengah serius mendalami potensi pelanggaran hukum dalam proyek transportasi berteknologi tinggi tersebut.
“Penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Budi menjelaskan bahwa penyelidik telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dan mengumpulkan bukti permulaan. Namun, ia belum mengungkapkan siapa saja yang telah diperiksa, termasuk ketika ditanya soal kemungkinan pemanggilan Direksi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Dalam proses penyelidikan secara umum tentu tim terus melakukan pencarian, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini,” ujarnya.
Dugaan Markup dan Gratifikasi Jadi Fokus
Budi menuturkan bahwa sejauh ini penyelidikan masih menitikberatkan pada kemungkinan adanya markup anggaran, suap, atau gratifikasi dalam proyek tersebut. Menurutnya, proses pengumpulan informasi dilakukan secara tertutup untuk menjaga objektivitas penyelidikan.
“Untuk tahap penyelidikan memang kami tidak mengekspos ya, atau mempublikasikan pihak-pihak yang diminta keterangan ya dalam proses ini,” ucapnya.
Ketika disinggung mengenai kemungkinan pemanggilan Presiden Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, Mahfud MD, maupun jajaran direksi KCIC, Budi menegaskan bahwa keputusan itu akan diambil berdasarkan kebutuhan proses penyelidikan.
“Nanti kita akan melihat kebutuhan proses penyelidikan perkara ini,” kata Budi.
Transparansi Jadi Kunci
Kasus ini kini menjadi ujian besar bagi komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama pada proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah. Publik berharap KPK dapat menelusuri secara objektif apakah ada rekayasa kebijakan atau penyimpangan prosedural dalam proses tender kereta cepat yang berpindah dari Jepang ke China.
Sebagaimana disuarakan Boyamin, transparansi adalah pondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam proyek sebesar Whoosh, setiap keputusan yang diambil bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga cerminan integritas negara di mata dunia.
