Penangkapan Bupati Pati, Sudewo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan praktik jual-beli jabatan mengguncang pemerintahan daerah setempat. Di tengah situasi tersebut, Wakil Bupati Pati yang kini ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Risma Ardhi Chandra, membeberkan rangkaian aktivitas Sudewo sebelum akhirnya terjerat operasi senyap lembaga antirasuah.
Menurut Chandra, sebelum penangkapan terjadi, Sudewo masih menjalankan agenda pemerintahan seperti biasa. Ia menyebutkan bahwa kegiatan terakhir yang dilakukan bersama Sudewo adalah kunjungan ke lokasi bencana di wilayah pesisir Kabupaten Pati. Agenda tersebut berlangsung pada Minggu (18/1) dan dimulai dari pusat pemerintahan daerah.
“Terakhir itu kami masih melaksanakan kunjungan bencana di Desa Dukuhseti itu kami start dari Pendopo Kabupaten Pati jam 14.00 WIB dan terakhir jam 17.00 WIB sore dari Balai Desa Dukuhseti, Minggu (18/1),” ujarnya di Pendopo Kabupaten Pati.
Chandra menggambarkan, aktivitas tersebut berjalan normal tanpa tanda-tanda mencurigakan. Tidak ada isyarat yang mengindikasikan bahwa beberapa jam kemudian roda pemerintahan Pati akan diguncang oleh kabar penangkapan orang nomor satu di daerah itu. Hari berganti, dan informasi mengejutkan baru diterimanya keesokan pagi.
Ia mengaku tidak mengetahui peristiwa OTT tersebut secara langsung. Informasi itu justru pertama kali sampai kepadanya melalui pemberitaan yang beredar luas di media massa dan media sosial.
“Saya mendengar itu pada jam 08.00 WIB, 09.00 pagi, saya berada di kantor saya nggak tahu kalau ada hal seperti itu, saya baru nyampe kantor jam 07.45 WIB,” jelas Chandra.
Kesadarannya akan peristiwa besar itu muncul setelah melihat berbagai unggahan dan laporan yang ramai diperbincangkan publik. Dari sanalah ia memastikan bahwa kabar tersebut memang berkaitan langsung dengan Sudewo.
“Dan saya melihat di media sosial itu ternyata terkait dengan bapak Bupati Pati kita. Saya tahu setelah ada di berita,” Chandra melanjutkan.
Menanggapi kasus dugaan jual-beli jabatan perangkat desa yang menjerat Sudewo, Chandra menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia menekankan pentingnya proses seleksi aparatur desa dilakukan secara terbuka, bersih, dan berlandaskan kejujuran, agar kepercayaan publik yang sempat runtuh dapat dibangun kembali. Menurutnya, transparansi bukan sekadar janji, melainkan fondasi utama agar roda pemerintahan tetap berjalan lurus dan tidak kembali terseret arus pelanggaran hukum.
