Pemerintah menegaskan sikap terbuka terhadap uluran tangan dari berbagai pihak yang ingin membantu penanganan banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa dalam situasi kemanusiaan, menutup diri dari bantuan sama saja dengan menafikan nilai dasar sebagai sesama manusia. Namun demikian, keterbukaan tersebut tetap harus berjalan di atas rel yang tertib, dengan mekanisme yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang, Aceh. Dalam forum tersebut, ia mengungkapkan bahwa laporan dari pemerintah daerah telah diterima dan akan ditindaklanjuti dengan pembahasan lintas kementerian serta pejabat terkait. Prinsipnya, setiap bantuan yang datang ibarat air penolong di tengah banjir, diterima dengan tangan terbuka selama alirannya jernih dan tidak bercabang ke kepentingan lain.
“Saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur, dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan? Asal bantuannya itu jelas ya,” ujar Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026).
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak membatasi siapa pun yang ingin terlibat dalam aksi kemanusiaan. Baik lembaga, komunitas, individu, hingga kelompok masyarakat lintas wilayah diperkenankan menyalurkan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera. Bahkan, warga diaspora yang berada di luar daerah maupun luar negeri tetap diberi ruang untuk berkontribusi, selama mengikuti jalur yang telah ditetapkan.
Dalam arahannya, Prabowo menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan perlu disertai pemberitahuan resmi agar pemerintah pusat dapat melakukan koordinasi dan penyaluran secara tepat. Dengan pola ini, bantuan tidak hanya sampai ke tangan korban, tetapi juga tercatat dengan baik sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana secara nasional.
“Jadi tadi saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, ‘saya ingin menyumbang ini’. Nanti kita dilaporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan. Kalau memang dia membantu umpamanya ada diaspora Aceh di mana merasa terpanggil membantu di Aceh, ya monggo silakan ya kan nanti kita salurkan,” tegas Prabowo.
Meski membuka pintu selebar-lebarnya, Prabowo kembali menggarisbawahi pentingnya kejelasan prosedur dan transparansi dalam setiap bentuk bantuan. Baginya, keikhlasan menjadi fondasi utama agar bantuan benar-benar murni untuk kemanusiaan, bukan investasi tersembunyi yang menuntut balasan di kemudian hari.
Pengalaman masa lalu menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati. Prabowo menyebut, pernah ada situasi di mana bantuan yang awalnya terlihat tulus, pada akhirnya disertai tuntutan tertentu. Karena itu, aturan yang jelas diibaratkan sebagai pagar, bukan untuk menghalangi niat baik, melainkan untuk melindungi integritas proses penyaluran.
“Kita tidak menolak bantuan. Hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas ya kan? Dan harus ikhlas. Karena kita mengalami, pernah dibantu-dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih,” imbuhnya.
Dengan penegasan tersebut, pemerintah berharap solidaritas publik dapat terus mengalir tanpa dibayangi kepentingan tersembunyi. Di tengah upaya pemulihan pascabencana, sinergi antara negara dan masyarakat diharapkan menjadi jembatan kuat agar bantuan sampai tepat waktu, tepat sasaran, dan tetap berada dalam koridor kemanusiaan.
