Mega proyek tanggul laut raksasa yang dirancang membentang di pesisir utara Pulau Jawa kembali jadi sorotan utama setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan proyek ini tak akan lagi mandek. Ia menegaskan, pembangunan barikade raksasa untuk melindungi daratan dari ancaman rob dan abrasi akan segera dimulai.
“Sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah nggak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera,” tegas Prabowo di hadapan para pemangku kepentingan infrastruktur pada acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Prabowo menggambarkan proyek ini layaknya perisai raksasa yang dibangun demi menyelamatkan tepian utara Jawa dari kemungkinan tenggelam, terutama di kawasan padat seperti Jakarta, Semarang, hingga Pekalongan. Proyek ini, menurutnya, bukanlah rencana baru. Bahkan sudah dicetuskan sejak tiga dekade lalu.
“Proyek ini sangat vital. Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 1995. Bayangkan, sejak tahun 1995, 30 years lalu kalau tidak salah ya. Tapi kita tidak berkecil hati,” ujarnya.
Tanggul laut ini direncanakan membentang dari Banten hingga Jawa Timur sejauh 500 kilometer. Proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan strategi besar menghadapi perubahan iklim dan naiknya permukaan laut yang mengancam jutaan penduduk pesisir. Estimasi anggaran pembangunan proyek ini menembus angka fantastis—sekitar 80 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.300 triliun. Waktu penyelesaiannya pun diperkirakan bisa memakan waktu dua dekade.
“Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur, mungkin membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun,” jelasnya.
Jakarta Diminta Turut Membantu Biaya
Dalam pembangunan skala raksasa ini, Prabowo menekankan pentingnya kontribusi dari pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta. Ia menyarankan agar proyek ini tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kapasitas fiskal Jakarta yang besar, Pemprov DKI diminta turut urunan dana.
“Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan, jadi kalau USD 8 miliar, katakanlah 8 tahun, berarti USD 1 miliar satu tahun,” tutur Prabowo.
Candaan pun sempat dilontarkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlihat tegang kala mendengar besarnya anggaran proyek ini.
“Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang. Tenang, Bu, DKI nyumbang, DKI setengah, pemerintah pusat setengah, karena ini untuk DKI sebenarnya,” katanya.
Bentuk Badan Khusus dan Dukungan Investor Global
Untuk mempercepat pelaksanaan proyek, Prabowo menyatakan akan membentuk lembaga khusus atau badan otorita yang fokus mengawal pelaksanaan tanggul laut raksasa ini di Pantura. Langkah-langkah awal sudah mulai diambil.
“Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno. Perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu saya sudah perintahkan satu tim untuk roadshow keliling. Dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita, Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” jelas Prabowo.
Dia juga membuka pintu bagi kerja sama internasional dari negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, Korea, Eropa hingga Timur Tengah. Namun, ia menegaskan, proyek ini tak akan menunggu donatur luar negeri untuk bergerak.
“Dan ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka, perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, Eropa, Timur Tengah yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” tambahnya.
Walau tak dapat memastikan siapa pemimpin negara yang kelak akan menyelesaikan proyek ini, Prabowo menegaskan tekadnya untuk memulainya segera.
“Tapi ini vital dan ini suatu megaproyek. Saya akan mulai. Saya tidak tahu presiden mana yang akan menyelesaikan. Tapi kita harus mulai dan kita akan mulai,” tutupnya.
Jakarta Mulai dengan Langkah Kecil: Tanggul Muara Angke Rp 52 Miliar
Sementara proyek tanggul raksasa nasional direncanakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memulai dengan pembangunan tanggul penghalau rob di kawasan Muara Angke. Langkah ini dianggap sebagai bentuk kontribusi awal DKI terhadap rencana besar pemerintah pusat.
“Pemerintah Jakarta memulai hal baru untuk penanganan yang bersifat jangka menengah terlebih dahulu. Hari ini kita akan bangun tanggul kurang lebih 1,4 kilometer,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau lokasi, Kamis (12/6).
Tanggul setinggi 1,8 meter itu akan ditingkatkan hingga 2,5 meter dan ditargetkan selesai pada Desember 2025. Proyek ini disebut sebagai langkah sementara sambil menunggu rampungnya pembangunan NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) atau Giant Sea Wall versi nasional.
“Ini bukan pekerjaan yang gampang dan kami secara sungguh-sungguh seperti yang berulang kali saya sampaikan, penanganan banjir untuk banjir rob ini terutama di Muara Angke, yang nanti dalam jangka panjang untuk NCICD-nya (National Capital Integrated Coastal Development atau yang disebut dengan Giant Sea Wall) akan ada di tempat ini,” lanjut Pramono.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin mengungkapkan bahwa proyek tanggul rob ini memiliki anggaran sekitar Rp 52 miliar dan akan menyentuh 282 rumah warga tanpa proses relokasi, karena pembangunannya mengikuti jalur tanggul lama yang telah ada sebelumnya.
Dengan segala keterbatasan dan tantangan, langkah-langkah ini menjadi fondasi awal menuju terwujudnya tameng laut raksasa yang digadang-gadang mampu menyelamatkan masa depan wilayah pesisir dari terkaman air laut yang makin tinggi.
