Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti rencana ambisius pemerintah untuk memperpanjang jalur Kereta Cepat Jakarta–Bandung hingga Surabaya. Ia menilai proyek tersebut perlu melalui kajian mendalam sebelum direalisasikan, terutama jika pola pembiayaannya masih bertumpu pada utang luar negeri.
Menurut Herman, proyek raksasa yang menelan biaya besar semacam ini berisiko menambah beban finansial negara bila tidak dikelola secara cermat. “Pasti dong (menambah utang). Artinya kalau kemudian semuanya basisnya kepada utang, ya pasti akan memperbesar utang,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).
Ia menegaskan, setiap proyek besar seperti pembangunan kereta cepat harus didasarkan pada kajian ekonomi yang menyeluruh. Menurutnya, perencanaan bisnis dan studi kelayakan (feasibility study) menjadi pondasi utama untuk memastikan proyek tersebut benar-benar bermanfaat secara ekonomi, bukan sekadar simbol kemajuan. “Namun dalam bisnis ada hitung-hitungannya, ada bisnis plannya, ada feasibility study-nya. Ini yang harus betul-betul dikaji betul,” imbuhnya.
Lebih jauh, Herman menilai bahwa pengkajian proyek tidak hanya sebatas menghitung untung rugi dari sisi finansial, tetapi juga perlu memperhatikan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat luas. Ia mempertanyakan sejauh mana pembangunan jalur cepat ini menjadi kebutuhan nyata negara, bukan hanya proyek prestisius semata. “Apa sih kepentingannya negara membangun ini, ada esensinya enggak? Dan kalau memang ini menjadi hal yang esensial bagi negara, ya jangan segan-segan juga,” ucap Herman.
Politikus Partai Demokrat itu mengakui bahwa pembangunan infrastruktur transportasi merupakan bagian dari upaya negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah. Namun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah mengambil keputusan tanpa perhitungan matang. “Pembangunan ini kan untuk kepentingan negara semuanya. Tetapi harus hitung-hitungannya harus matang, lah. Jangan terburu-buru,” tandasnya.
Rencana perpanjangan jalur Kereta Cepat Jakarta–Surabaya ini sebelumnya digadang-gadang sebagai proyek lanjutan dari KCJB yang baru beroperasi. Namun, sejumlah ekonom dan pengamat transportasi menilai langkah tersebut perlu dipertimbangkan ulang, mengingat biaya investasi yang sangat besar dan potensi utang baru yang bisa membebani keuangan negara dalam jangka panjang.
Dengan berbagai catatan kritis dari DPR, publik kini menantikan apakah pemerintah akan tetap melanjutkan proyek ini atau melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kelayakannya. Sebab, di balik kecepatan kereta yang menembus ratusan kilometer per jam, terselip pertanyaan besar: mampukah negara menanggung laju utang yang berpotensi ikut melesat bersamanya?
