Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti situasi darurat yang tengah berlangsung di berbagai wilayah Sumatera Utara akibat banjir bandang dan longsor. Musibah yang datang bak “amukan alam yang tak bisa ditebak” itu menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, akses transportasi terputus, dan sejumlah fasilitas vital lumpuh. Dalam kondisi genting tersebut, Puan meminta pemerintah mempercepat seluruh proses penyelamatan warga yang masih berada di lokasi rawan.
Dalam keterangan tertulisnya, Puan menyampaikan rasa duka mendalam atas bencana yang merenggut nyawa dan mengubah keseharian masyarakat di kawasan terdampak.
“DPR RI menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam atas bencana alam di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Kita harap proses evakuasi yang masih dilakukan tim SAR berjalan dengan lancar,” kata Puan, Rabu (26/11/2025).
Pemenuhan Logistik dan Dukungan Psikologis Warga Diminta Jadi Prioritas
Puan menegaskan bahwa bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik seperti jalan rusak atau jembatan runtuh, tetapi juga menyentuh aspek paling dasar dalam kehidupan manusia—yakni rasa aman dan kestabilan psikologis. Karena itu, ia meminta agar pemerintah memastikan kebutuhan pokok warga terdampak dapat terpenuhi tanpa hambatan.
Selain logistik, Puan mengingatkan bahwa banyak warga yang mengalami trauma akibat kejadian yang datang secara tiba-tiba tersebut.
“Pemda beserta stakeholder terkait perlu juga menyiapkan layanan trauma healing bagi warga. Bencana alam tidak pernah mudah untuk dilalui, apalagi bagi mereka yang kehilangan,” ujarnya.
Ia menggambarkan bahwa pengalaman menghadapi banjir bandang maupun tanah longsor dapat meninggalkan “jejak luka batin” yang tak kasat mata, sehingga penanganannya harus menyeluruh, tidak hanya sebatas penyediaan makanan dan tempat berteduh.
Hapus Ego Sektoral, Utamakan Keselamatan
Lebih jauh, Puan mengingatkan agar seluruh pihak yang memiliki peran dalam penanganan bencana tidak terjebak dalam ego sektoral. Ia menilai bahwa solidaritas antarinstansi adalah kunci utama mempercepat evakuasi dan distribusi bantuan.
“Hindari ego sektoral, pastikan keselamatan masyarakat yang paling utama,” ucapnya.
Menurut Puan, keselamatan warga harus menjadi kompas utama dalam setiap langkah yang diambil pemerintah, mulai dari evakuasi, pendataan, hingga penyediaan tempat pengungsian yang layak.
Rekonstruksi Infrastruktur Mendesak Dilakukan
Selain penanganan jangka pendek, Puan menyoroti pentingnya memulihkan akses transportasi yang terputus akibat bencana. Ia menegaskan bahwa pemulihan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan berat tidak boleh ditunda, karena infrastruktur tersebut menjadi jalur utama arus bantuan masuk ke daerah terdampak.
Puan juga meminta pemerintah memastikan agar layanan pendidikan dan ekonomi tetap berjalan.
“Segera relokasi sementara sekolah dan jalur alternatif logistik, agar pemulihan pendidikan dan ekonomi tidak tertunda. Jalan dan jembatan nasional yang rusak harus diprioritaskan karena mereka memfasilitasi akses pendidikan anak-anak yang tertunda belajar dan menjaga aktivitas perekonomian daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa membuka kembali akses ini bukan semata soal perbaikan fisik, tetapi merupakan “urat nadi” yang menghubungkan kembali kehidupan warga yang terputus akibat bencana.
Ribuan Warga Terdampak, Belasan Orang Meninggal Dunia
Sebelumnya, banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah seperti Sibolga, Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan (Tapsel), Padangsidimpuan, hingga Mandailing Natal. Musibah besar ini menyebabkan ribuan warga mengungsi dan setidaknya 13 orang dilaporkan meninggal dunia.
Upaya pencarian korban, evakuasi, dan pemulihan kondisi wilayah masih berlangsung, dengan tim SAR dan relawan terus bekerja di tengah cuaca yang belum stabil.
